Mataram (Global FM Lombok)-
DPRD Provinsi NTB sedang membahas APBD Perubahan tahun 2013. Potensi
tambahan pendapatan pada APBDP sebesar Rp103 miliar. Namun sektor
belanja pada anggaran perubahan justru cukup besar. Salah satunya
anggaran perubahan tersedot untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga
pada program percepatan jalan dengan nilai Rp 84 miliar. Pembayaran
hutang itu merupakan perintah BPK RI.
Anggota badan anggaran (banggar) DPRD NTB Johan Rosihan kepada Global
FM Lombok mengatakan, selain untuk membayar hutang, anggaran akan
direncanakan untuk belanja modal Bank NTB sekitar 15 miliar. Tambahan
belanja modal pada BUMN ini dihajatkan untuk mencapai target Rp 1
triliun modal Bank NTB.
”Bahkan kami ingin agar deviden Bank NTB dikembalike ke modal. Namun
sekarang tidak bisa karena banyak kebutuhan pemerintah. Sekarang deviden
Bank NTB sebesar 46 miliar lebih dari target 48 miliar atau kurang 1,5
miliar.” kata Johan.
Adapun tambahan pendapatan pada APBD Perubahan 2013 berasal dari
beberapa sumber seperti sisa anggaran pilkada NTB, tambahan dari sektor
pajak, sisa lebih perhitungan anggaran sekitar Rp 27 miliar dan lain
sebagainya sehingga nilainya mencapai Rp 103 miliar.
Pimpinan komisi II DPRD NTB ini menambahkan, pada pembahasan APBDP
ini akan turut dibahas konsekwensi dari penerapan perjalanan dinas
dengan sistem at cost atau real cost. Perubahan sistem
pejajanan dinas itu diprediski akan mempengaruhi postur APBDP ” Itu
belum masuk dalam hitung- hitungan. Dalam diskusi kita apakah uangnya (
anggaran perjalanan dinas ) tetap kemudian volumenya yang disesuaikan
atau uangnya yang mengikuti, kita belum sepakat.” kata Johan ( ris)-
Sumber : http://www.globalfmlombok.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar