Berita
Merdeka.com - Pemerintah bakal mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid III pada Kamis pekan ini. Selain paket ekonomi, rencananya pengumuman perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga diumumkan di hari yang sama.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan sinyal adanya penurunan harga BBM dalam pengumuman nanti. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menerima laporan soal kajian penghitungan harga BBM.
"Tidak semua hal (jenis BBM) diturunkan. Bahkan ada hal yang dikalkulasi malah perlu koreksi," kata Pramono di Istana, Jakarta, Senin (5/10).
Meski berencana menurunkan harga BBM, Pramono menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi kepada PT Pertamina maupun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pihaknya justru memberikan kebebasan kepada kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi tersebut.
"Presiden sama sekali tidak ingin melakukan intervensi kepada dunia usaha. Termasuk kepada BUMN (Pertamina), meskipun sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Mekanisme biarkan mereka yang menghitung. Apakah mereka melaporkan atau tidak, pasti mereka melaporkan. Dan bagaimana hasilnya, silahkan kepada PLN dan Pertamina untuk menyampaikan," jelas Pramono.
Perubahan harga BBM & Paket Ekonomi diumumkan Kamis pekan ini
Merdeka.com - Pemerintah bakal mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid III pada Kamis pekan ini. Selain paket ekonomi, rencananya pengumuman perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga diumumkan di hari yang sama.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan sinyal adanya penurunan harga BBM dalam pengumuman nanti. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah menerima laporan soal kajian penghitungan harga BBM.
"Tidak semua hal (jenis BBM) diturunkan. Bahkan ada hal yang dikalkulasi malah perlu koreksi," kata Pramono di Istana, Jakarta, Senin (5/10).
Meski berencana menurunkan harga BBM, Pramono menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi kepada PT Pertamina maupun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pihaknya justru memberikan kebebasan kepada kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi tersebut.
"Presiden sama sekali tidak ingin melakukan intervensi kepada dunia usaha. Termasuk kepada BUMN (Pertamina), meskipun sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Mekanisme biarkan mereka yang menghitung. Apakah mereka melaporkan atau tidak, pasti mereka melaporkan. Dan bagaimana hasilnya, silahkan kepada PLN dan Pertamina untuk menyampaikan," jelas Pramono.
[noe]
0 komentar: