Berita
Jakarta - Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan dugaan kecurangan Pilpres 2014 di 125 ribu tempat pemungutan suara (TPS).
"Menurut data awal yang Prabowo-Hatta miliki, kecurangan terjadi di 125 ribu TPS," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).
Selain kecurangan di TPS, kata Tantowi, beberapa modus kecurangan juga ditemukan pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli yang lalu.
"Jumlah surat suara tidak sama seperti yang mencoblos. Kemudian ada 28 TPS di satu daerah suara Prabowo-Hatta 0, padahal ada empat ratus tujuh puluh sembilan ribu TPS tersebar di 77 Dapil dengan saksi 685 ribu orang artinya tidak ada satu TPS pun yang tidak kita jaga, dengan begitu artinya seapes-apesnya kita ada dua suara, ini kenapa 0?" jelasnya.
Untuk itu, Ia mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan Prabowo-Hatta sebagai langkah untuk mengkritisi kinerja KPU yang bertindak tidak adil.
"Tapi kami mengkritisi kerja KPU agar adil, independent sesuai amanant UU. Kita siap menang atau kalah kalau KPU independent dan netral," tandasnya. [mes/inilah]
Tim Prabowo: Kecurangan Pilpres di 125 Ribu TPS
Jakarta - Tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan dugaan kecurangan Pilpres 2014 di 125 ribu tempat pemungutan suara (TPS).
"Menurut data awal yang Prabowo-Hatta miliki, kecurangan terjadi di 125 ribu TPS," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).
Selain kecurangan di TPS, kata Tantowi, beberapa modus kecurangan juga ditemukan pada pelaksanaan Pilpres 9 Juli yang lalu.
"Jumlah surat suara tidak sama seperti yang mencoblos. Kemudian ada 28 TPS di satu daerah suara Prabowo-Hatta 0, padahal ada empat ratus tujuh puluh sembilan ribu TPS tersebar di 77 Dapil dengan saksi 685 ribu orang artinya tidak ada satu TPS pun yang tidak kita jaga, dengan begitu artinya seapes-apesnya kita ada dua suara, ini kenapa 0?" jelasnya.
Untuk itu, Ia mengatakan bahwa gugatan yang dilakukan Prabowo-Hatta sebagai langkah untuk mengkritisi kinerja KPU yang bertindak tidak adil.
"Tapi kami mengkritisi kerja KPU agar adil, independent sesuai amanant UU. Kita siap menang atau kalah kalau KPU independent dan netral," tandasnya. [mes/inilah]
0 komentar: