Berita
Istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati, mengatakan presiden terpilih
Joko Widodo melakukan kesalahan pertamanya dalam menegakkan hak asasi
manusia (HAM).
Kesalahan Jokowi itu adalah menunjuk bekas Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal (Purn) Abdullah Makhmud Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi pemerintahan.
"Ulah Jokowi menunjuk Hendro adalah hal yang memalukan dan menunjukkan adanya politik balas budi. Kalau mau berpolitik bersih, seharusnya Jokowi menunjuk orang lain," ujar Suci, Sabtu, 16 Agustus 2014.
Sebelumnya, lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Hendro sebagai penasihat tim transisi Jokowi. Mereka menuding Hendro terlibat sejumlah kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Talangsari, Lampung, dan pembunuhan aktivis HAM, Munir.
Suciwati menilai pernyataan Jokowi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro tak mencerminkan niatan menegakkan HAM.
"Seorang presiden tak selayaknya mengatakan 'itu sudah berlalu' atau 'rapopo (tak apa-apa)' terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro," ujarnya.
Jokowi, seharusnya mendorong Hendro agar disidang di pengadilan hak asasi manusia.
"Kalau mau membuktikan Hendropriyono tak punya pelanggaran, ya dibuktikan dong di pengadilan," kata Suciwati.
Suciwati mengaku pernah berdiri bersama Kontras menggugat kebijakan Presiden Megawati menunjuk Hendro sebagai Kepala BIN. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Tapi gugatan itu sia-sia. Sejak awal, kami pesimistis orang seperti Hendropriyono yang dekat dengan kekuasaan bisa dikalahkan," tuturnya. (fs)
Sumber : http://www.pkspiyungan.org
Suciwati : Tak Niat Tegakkan HAM, Jokowi Memalukan!
Istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati, mengatakan presiden terpilih
Joko Widodo melakukan kesalahan pertamanya dalam menegakkan hak asasi
manusia (HAM).Kesalahan Jokowi itu adalah menunjuk bekas Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal (Purn) Abdullah Makhmud Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi pemerintahan.
"Ulah Jokowi menunjuk Hendro adalah hal yang memalukan dan menunjukkan adanya politik balas budi. Kalau mau berpolitik bersih, seharusnya Jokowi menunjuk orang lain," ujar Suci, Sabtu, 16 Agustus 2014.
Sebelumnya, lembaga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Hendro sebagai penasihat tim transisi Jokowi. Mereka menuding Hendro terlibat sejumlah kasus pelanggaran HAM, seperti kasus Talangsari, Lampung, dan pembunuhan aktivis HAM, Munir.
Suciwati menilai pernyataan Jokowi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro tak mencerminkan niatan menegakkan HAM.
"Seorang presiden tak selayaknya mengatakan 'itu sudah berlalu' atau 'rapopo (tak apa-apa)' terhadap dugaan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Hendro," ujarnya.
Jokowi, seharusnya mendorong Hendro agar disidang di pengadilan hak asasi manusia.
"Kalau mau membuktikan Hendropriyono tak punya pelanggaran, ya dibuktikan dong di pengadilan," kata Suciwati.
Suciwati mengaku pernah berdiri bersama Kontras menggugat kebijakan Presiden Megawati menunjuk Hendro sebagai Kepala BIN. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Tapi gugatan itu sia-sia. Sejak awal, kami pesimistis orang seperti Hendropriyono yang dekat dengan kekuasaan bisa dikalahkan," tuturnya. (fs)
Sumber : http://www.pkspiyungan.org
![19 [ADA SAJADAH]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP874sjYToe0kUie-iaR27v00_w3CjDh0IsJrO2rJm3VJlfPD0-sev7f29xVH7_37lv3gHlTkPaE0h9mMS6gXELP7njn2Wr9QmOPINyzMIJIbTFF0V6BiwpfH7S1Or0py7_20GwlxgulAB/s72-c/19+Sajadah.jpg)
0 komentar: