PDI-P Pastikan Tulisan 'Rumah Kaca Abraham Samad' Itu Benar

18.55.00 Iwan Wahyudi 0 Comments

[JAKARTA] Elite PDI-P akhirnya buka suara terkait karut-marut pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

PDI-P membenarkan dugaan adanya pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDI-P di Pilpres 2014 lalu, sebagaimana yang ditulis di Kompasiana dengan judul ’Rumah Kaca Abraham Samad.’

Plt. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (21/1), mengatakan, karena sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dimintakan untuk segera dilkarifikasi, pihaknya mau bicara soal kebenaran dugaan adanya pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDI Perjuangan di Pilpres 2014 lalu.

Hasto berkesimpulan bahwa sudah saatnya memang dibangun garis pemisah tegas antara KPK dengan tugasnya memberantas korupsi, dengan oknum KPK yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan politik pribadi.

Hasto menyatakan, pihaknya terpanggil untuk berbicara setelah sejumlah pendiri KPK seperti Caudry Sitompul, Hadijojo Nitimihardjo dan Indra Ketaren, mendatangi KPK.

Mereka meminta agar KPK segera memanggil sejumlah petinggi parpol berinisial SP dan HK, serta mantan petinggi militer berinisial HP untuk klarifikasi.

Hal itu berkait sebuah tulisan berjudul ’Rumah Kaca Abraham Samad’ yang diunggah ke media sosial, Kompasiana, yang membeberkan beberapa kali pertemuan terlarang terkait posisi Samad yang hendak diajukan menjadi calon wakil presiden 2014-2019, mendampingi Joko Widodo.

Caudry, dkk pun meminta KPK membentuk Komite Etik terkait masalah itu. Ketiganya sepakat, harus ada gerakan agar dugaan pertemuan tersebut tak mengganggu penyidikan KPK, khususnya perkara yang menyeret Kepala Lemdikpol Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Blog itu sendiri menggambarkan bagaimana Abraham Samad berusaha mendekat ke petinggi parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres 2014, dan berharap dijadikan cawapres pendamping. Belakangan yang dipilih adalah Jusuf Kalla, dan sekarang Samad melancarkan aksi balas dendam atas kegagalannya itu.

Hasto sendiri menyatakan bahwa apa yang dimuat di dalam blog Kompasiana tersebut benar adanya, walau di beberapa kalimat ada yang dibesar-besarkan.

"Ada yang benar dan ada yang tidak," kata Hasto di Jakarta, Kamis (22/1). "Ada foto-foto pertemuannya juga."

Komite Etik

Hasto menekankan, pihaknya tak mau mencampuri apakah KPK akan membentuk komite etik untuk mengadili Abraham Samad atas perkara itu atau tidak.

Klarifikasi dilakukan karena sudah ada permintaan yang diajukan publik, plus adanya perasaan terpanggil untuk memperkuat KPK agar tidak dirusak oleh kehendak politik oknum komisionernya.

"Ini kedua kali sudah terjadi. Pertama saat bocornya sprindik Anas Urbaningrum. Kedua kasus ini dimana ada pimpinan KPK yang masih memiliki suatu kehendak politik dan pengen jadi cawapres di pilpres," ujarnya.

Dengan kewenangan yang begitu besar, Hasto menyatakan, pihaknya ingin mendorong agar KPK semakin efektif memberantas korupsi dan harus diikuti sikap kenegarawanan para komisionernya.

Apalagi belakangan, sangat kuat kesan adanya unsur politisasi penegakan hukum KPK oleh oknum komisioner. Misalnya untuk penetapan tersangka saja dijadikan momentum politik.

"Misalnya Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka saat ultahnya dan saat pensiun. Tapi tindak lanjutnya tak jelas. Kedua Suryadharma Ali yang ditetapkan jadi tersangka jelang Pemilu 2014. Jelas ada sinetronisasi penetapan tersangka," jelas Hasto.

"Kita tak mau campuri kewenangan KPK. Cuma rasanya kurang elok. Harusnya penegakan hukum lebih didahulukan daripada sinetronisasi. Ini bukan terkait dengan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan ya. Yang kami lakukan hanya demi mengawal KPK agar sejalan dengan seluruh roh kelahirannya."

Dia melanjutkan pihaknya tak ingin KPK yang begitu powerful dan memiliki citra baik di masyarakat menjadi hanya sekadar alar untuk dendam seseorang yang kebetulan menjadi komisioner KPK.

Apalagi belakangan, akibat ulah itu, muncul ketegangan antarlembaga negara, dimana diduga ada kepentingan politik besar yang bermain.

"Situasi sekarang sangat genting yang menyebabkan dua institusi besar berhadapan. Padahal kami harap semua bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dengan menjunjung etika dan tak jadi alat kepentingan pihak manapun," ujar Hasto.

"Ternyata sekarang kami menemukan, antara KPK sebagai lembaga yang dapat kepercayaan, dengan tindakan pimpinannya itu berbeda. Ada gap diantara misi KPK dengan kepentingan politik oknum di KPK," tegas Hasto lagi.

Berikut tautan alamat blog di Kompasiana yang menjadi awal klarifikasi Hasto itu. http://m.kompasiana.com/post/read/717544/1/rumah-kaca-abraham-samad-.html. [MJS/L-8]

Sumber : http://sp.beritasatu.com