Kabar NTB
Mataram (Global FM Lombok)-
DPRD Provinsi NTB berencana akan membahas sebanyak 18 rancangan peraturan daerah (raperda) tahun 2014 mendatang. Seluruh raperda tersebut terdiri dari 14 raperda yang berasal dari usulan eksekutif dan hanya 4 raperda yang berasal dari hasil prakarsa atau inisiatif DPRD. Minimnya raperda dari kalangan legislatif mengingat tahun depan adalah tahun politik yang membuat para politisi cukup sibuk.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Provinsi NTB Ardany Zulfiqar mengatakan, setiap raperda yang diusulkan akan masuk dalam program legislasi daerah atau Prolegda. Usulan raperda yang masuk telah melewati kajian yang dalam. Kajian meliputi tingkat urgensi setiap usulan raperda sehingga mampu menjawab persoalan yang ada ditengah masyarakat.
“Dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2014 adalah tahun politik maka kami tidak mengajukan raperda inisiatif sebanyak tahun kemarin. Oleh karenanya kami mohon dimaklumi. Kami lebih memberikan kesempatan kepada rekan-rekan DPRD untuk lebih banyak turun ke masyarakat menghadapi pemilu dan pilpres dan juga untuk memperjuangkan nasibnya masing-masing” katanya.
Ardany menjelaskan, empat raperda inisiatif yang masuk dalam prolegda tahun 2014 yaitu raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), raperda tentang Penanggulangan Masalah Sosial serta raperda Pedoman Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Masyarakat.
Sementara ke 14 raperda yang berasal dari eksekutif antara lain raperda tentang Pengelolaan Zakat, raperda tentang kawasan strategis Mataram Metro, raperda Penyidik PNS, raperda Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi, raperda tentang Penanggulangan Bencana dan lain-lainnya. (ris)-
Tahun Politik, Usulan Raperda Inisiatif DPRD Menurun
Mataram (Global FM Lombok)-
DPRD Provinsi NTB berencana akan membahas sebanyak 18 rancangan peraturan daerah (raperda) tahun 2014 mendatang. Seluruh raperda tersebut terdiri dari 14 raperda yang berasal dari usulan eksekutif dan hanya 4 raperda yang berasal dari hasil prakarsa atau inisiatif DPRD. Minimnya raperda dari kalangan legislatif mengingat tahun depan adalah tahun politik yang membuat para politisi cukup sibuk.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Provinsi NTB Ardany Zulfiqar mengatakan, setiap raperda yang diusulkan akan masuk dalam program legislasi daerah atau Prolegda. Usulan raperda yang masuk telah melewati kajian yang dalam. Kajian meliputi tingkat urgensi setiap usulan raperda sehingga mampu menjawab persoalan yang ada ditengah masyarakat.
“Dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2014 adalah tahun politik maka kami tidak mengajukan raperda inisiatif sebanyak tahun kemarin. Oleh karenanya kami mohon dimaklumi. Kami lebih memberikan kesempatan kepada rekan-rekan DPRD untuk lebih banyak turun ke masyarakat menghadapi pemilu dan pilpres dan juga untuk memperjuangkan nasibnya masing-masing” katanya.
Ardany menjelaskan, empat raperda inisiatif yang masuk dalam prolegda tahun 2014 yaitu raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), raperda tentang Penanggulangan Masalah Sosial serta raperda Pedoman Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Masyarakat.
Sementara ke 14 raperda yang berasal dari eksekutif antara lain raperda tentang Pengelolaan Zakat, raperda tentang kawasan strategis Mataram Metro, raperda Penyidik PNS, raperda Tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi, raperda tentang Penanggulangan Bencana dan lain-lainnya. (ris)-
Sangat bermanfaat sekali, bila kamu ingin tahu mengenai
BalasHapusBandara terluas di dunia coba dilihat ya