Berita

Aktivis Anti Korupsi Sesalkan Kemenkumham Dipegang Politisi PDIP

22.34.00 Iwan Wahyudi 0 Comments

Sejumlah kalangan mengkritisi para menteri yang kini duduk di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Salah satunya yang mendapatkan perhatian adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang kini dipegang politisi PDI Perjuangan Yasona Laoly.

Padahal sebelum pengumuman kabinet, Presiden Joko Widodo sudah diwanti-wanti para penggerak anti korupsi agar Menteri Hukum dan HAM harus figur non parpol. Menkumham yang akan diisi Jokowi-Jusuf Kalla orang yang berasal partai politik atau politisi.

Koordinator Bidang Hukum dan Pengawasan Peradilan ICW Emerson Yuntho menyebut alasan penolakan Menkumham dari politisi. "Salah satu tugas Menkumham adalah memberikan masukan di bidang hukum dan HAM kepada presiden secara objektif. Menkumham dari parpol sulit berpikir secara objektif dan kebijakannya berpotensi menguntungkan pihak yang se-partai dengan menteri yang bersangkutan," ungkap Emerson Yuntho.

Sebuah sumber menyebutkan, penempatan figur PDI Perjuangan di Kemenkumham tidak akan berbeda dari periode berikutnya. “Menteri terkait akan mengamankan kasus hukum yang melibatkan partainya ataupun pimpinan di partainya,” ungkap sumber.

Sejumlah kalangan memang menyayangkan pilihan Presiden Jokowi. Selain figur tidak banyak dinekanl, track record politisi PDI Perjuangan tersebut pun sangat minim di bidang hukum. Padahal pada proses seleksi menteri,  Presiden Jokowi sempat memanggil Sadri Isra dan banyak mendapatkan dukungan.

Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara Refly Harun menyayangkan keputusan Jokowi rupanya juga mencoret ‘a few good men’ yang santer pula disebut akan masuk kabinet, bahkan sudah diundang untuk beraudiensi, seperti Saldi Isra, Komaruddin Hidayat, dan Mas Achmad Santosa.

Ketiga sosok ini sangat dekat dengan kalangan civil society, tidak berpartai, tetapi kiprahnya bisa dijejaki. Saldi, misalnya, disebut akan menduduki kursi Menkumham setelah Hamid Awaluddin dicoret. “Hamid semula kandidat kuat, tetapi lumayan kontrovesial karena pernah menjadi Menkumham ‘separuh jalan’ dalam kabinet Presiden SBY pertama. Saldi pun akhirnya terpental karena pos itu menjadi milik PDIP dalam diri seorang Yasonna Laoly,” tulis Refly. (sumber: fastnews.today)

You Might Also Like

0 komentar: