Berita
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tetap menempatkan nama Rini Soemarno
sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rini sebagai mantan
Ketua Tim Transisi sempat menjadi sorotan serta pro dan kontra terkait
rekam jejaknya. Rini juga disinyalir mendapat catatan merah dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana BLBI.
Namun Rini tetap ditempatkan sebagai menteri diduga sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.
Ikhsan menjelaskan posisi Rini bisa menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Kasus dugaan korupsi BLB, lanjutnya, akan dimunculkan kembali ke permukaan.
"Karena dugaan dalam kasus BLBI, bisa diangkat lagi kasus BLBI-nya ke permukaan, itu yang bisa membebani Jokowi - JK," tegasnya.
Padahal sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan Jokowi-JK untuk tidak menempatkan menteri dengan catatan merah dan kuning.
KPK menegaskan jika sosok tersebut tetap menjabat menteri, maka dalam waktu dekat KPK akan menangkapnya. (fs)
Sumber : http://www.pkspiyungan.org
[Kabinet Kerja] KPK : Jokowi Abaikan Rekomendasi, Menteri Segera Kami Tangkap
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tetap menempatkan nama Rini Soemarno
sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rini sebagai mantan
Ketua Tim Transisi sempat menjadi sorotan serta pro dan kontra terkait
rekam jejaknya. Rini juga disinyalir mendapat catatan merah dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana BLBI.Namun Rini tetap ditempatkan sebagai menteri diduga sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.
Ikhsan menjelaskan posisi Rini bisa menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Kasus dugaan korupsi BLB, lanjutnya, akan dimunculkan kembali ke permukaan.
"Karena dugaan dalam kasus BLBI, bisa diangkat lagi kasus BLBI-nya ke permukaan, itu yang bisa membebani Jokowi - JK," tegasnya.
Padahal sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan Jokowi-JK untuk tidak menempatkan menteri dengan catatan merah dan kuning.
KPK menegaskan jika sosok tersebut tetap menjabat menteri, maka dalam waktu dekat KPK akan menangkapnya. (fs)
Sumber : http://www.pkspiyungan.org
0 komentar: