Kabar NTB

Pemandangan F-PKS DPRD Kabupaten Bima atas Penjelasan Bupati terhadap Pengajuan 6 Raperda

15.08.00 Iwan Wahyudi 0 Comments

Disampaikan Pada  :
Rapat Paripurna Ke-4
Masa Sidang I Tahun Dinas 2015
DPRD KABUPATEN BIMA
SENIN, 02 PEBRUARI 2015
BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
ASSALAMU’ALAIKUM WAR. WAB.

YANG KAMI HORMATI :
-       PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KAB. BIMA
-   BUPATI BIMA DAN SEGENAP UNSUR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BIMA
-       KETUA PENGADILAN NEGERI RABA-BIMA
-       SAUDARA SEKDA, PARA ASSISTEN, STAF AHLI, DAN SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA, PIMPINAN BUMN/BUMD, KETUA KPU, PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN, PIMPINAN LEMBAGA KEAGAMAAN, PEMUDA DAN WANITA, REKAN-REKAN INSAN PERS, SINGKATNYA HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.
ALHAMDULILLAHI RABIL’ALAMIN MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN SEMESTA ALAM, TUHAN YANG MAHA ESA, YANG TELAH MELIMPAHKAN RAKHMAT DAN KARUNIA-NYA KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA  PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA KE- 4 DPRD KABUPATEN BIMA MASA SIDANG PERTAMA TAHUN SIDANG 2015, DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN PEMANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN ATAS PENJELASAN BUPATI BIMA TERHADAP PENGAJUAN 6 (ENAM) RAPERDA KABUPATEN BIMA. 
SELANJUTNYA SHALAWAT DAN SALAM SEMOGA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KELURGA, PARA SAHABAT SAHABIYAH DAN PENGIKUT BELIAU YANG SENANTIASA ISTIQOMAH MENGIKUTI SUNAHNYA HINGGA AKHIR ZAMAN. AMIIN
MENGAWALI PEMANDANGAN INI, ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERLEBIH DAHULU MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DEWAN SEKALIGUS PIMPINAN RAPAT, YANG TELAH MEMBERI KESEMPATAN KEPADA FRAKSI KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM TERHADAP PENGAJUAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA YANG TELAH DIJELASKAN OLEH BUPATI BIMA DALAM RAPAT PARIPURNA TERDAHULU, YAKNI
1.     RAPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
2.    RAPERDA TENTANG PENDATAAN KEPENDUDUKAN.
3. RAPERDA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
4.    RAPERDA TENTANG PERANGKAT DESA
5. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAHKAN
      6.      RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK  KETIGA.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.
SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD, BAHWA PEMANDANGAN FRAKSI TERHADAP PENGAJUAN RAPERDA OLEH PEMERINTAH DAERAH MERUPAKAN BAGIAN PENTING DALAM RANGKAIAN TAHAPAN PEMBAHASAN PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH. PEMANDANGAN FRAKSI MERUPAKAN BAGIAN DARI SIKAP POLITIK SETIAP FRAKSI YANG MEREPRESENTASIKAN SIKAP PARTAI POLITIK YANG DIWAKILINYA.
PEMANDANGAN FRAKSI MENJADI BAGIAN YANG PENTING SEBAGAI RUJUKAN DALAM PROSES PEMBAHASAN SELANJUTNYA TERHADAP RAPERDA YANG DIAJUKAN EKSEKUTIF. MELALUI FORUM PEMANDANGAN FRAKSI, SETIAP FRAKSI TENTU SAJA MENGEKSPRESIKAN PANDANGAN-PANDANGANNYA UNTUK MEMASTIKAN BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN EKSEKUTIF MERUPAKAN RAPERDA YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT,MENJADI ACUAN DAN PEDOAMAN DALAM MENGATUR MASSYARAKAT, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, DAN TELAH MENDENGARKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN  BERBAGAI KEPENTINGAN DAN MASUKAN SERTA ASPIRASI MASYARAKAT. 
PIMPINAN DAN SEGENAP SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT.        
          IJINKANLAH KAMI DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN TERHADAP PENGAJUAN KEENAM RAPERDA TERSEBUT.
1.     RAPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
     KAMI SANGAT SETUJU DAN MENGAPRESIASI INISIATIF DARI PIHAK EKSEKUTIF YANG SANGAT MEMPERHATIKAN DAN MENGKAJI DARI BERBAGAI DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN GEDUNG DARI DAMPAK NEGATIF SEPERTI PENGGUNAAN LAHAN PRODUKTIF,IMB,KONSTRUKSI, TATA RUANG KOTA, PERSYARATAN ADMINITRASI DAN SEBAGAINYA.
2.         RAPERDA TENTANG PENDATAAN KEPENDUDUKAN.
        TERHADAP RAPERDA INI, FRAKSI PKS BERPANDANGAN BAHWA  RAPERDA TENTANG PENDATAAN KEPENDUDUKAN TIDAK URGEN UNTUK DIBAHAS, KARENA TIDAK EFISIEN, EFEKTIF, SUBTANTIF DAN MENIMBULKAN CONFLIC OF INTEREST ANTARA DINAS TERKAIT SEPERTI BPS DAN DINAS KEPENDUDUDKAN DAN CATATAN SIPIL. 
3.         RAPERDA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
          FRAKSI PARTAI KEDILAN SEJAHTERA MENYETUJUI UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT DENGAN BEBERAPA CATATAN ANTARA LAIN MEMINTA PEMERINTAH UNTUK MENJELASKAN TERKAIT PASAL 21 AYAT 2.
4.         RAPERDA TENTANG PERANGKAT DESA
        FRAKSI PARTAI KEDILAN SEJAHTERA MEMBERIKAN BEBERAPA  CATATAN UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT SEPERTI PASAL 6 AYAT 1 DAN AYAT 2 POIN A,B,C. APAKAH PELAKSANA TEHNIS YANG DIMAKSUD  DALAM PASAL TERSEBUT DI ATAS MASUK DALAM PERANGKAT DESA? KARENA JIKA YANG DIMAKSUD PASAL TERSEBUT  JUGA MERUPAKAN PERANGGKAT DESA, MAKA PROSES SELEKSI DAN REKRUTMEN PELAKSANA TEKNIS TERSEBUT HARUS DI SELEKSI SESUAI DENGAN PASAL 13 AYAT 3 DALAM RAPERDA PERANGKAT DESA.
5.          RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAHK

        FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BERPANDANGAN BAHWA RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MEMANG PERLU UNTUK DI KAJI DAN DILAKUKAN PEROMBAKAN TERUTAMA TUGAS DAN KEWENANGAN PADA SKPD DAN SEKRETARIAT DAERAH BANYAK TUMPANG TINDIH. DISISI LAIN JUMLAH DINAS DAERAH YANG JUMLAHNYA MENCAPAI 17 INI PERLU UNTUK DILAKUKAN PERAMPINGAN DAN PENGGABUNGAN SEHINGGA DAPATMENGHEMAT ANGGARAN.
        DENGAN TERBENTUKNYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD), FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BERPANDANGAN BAHWA DEMI TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL SEBAGAIMANA AMANANAT PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH MAKA DIPANDANG PERLU UNTUK MENINJAU KEMBALI KEBERADAAN DINAS PENDAPATAN DAERAH. 
ATAS DASAR ITULAH MAKA DINAS PENDAPATAN DAERAH TIDAK LAGI EFEKTIF DARI PERSPEKTIF STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAN TIDAK EFISIEN DARI ASPEK ANGGARAN DAERAH. 
PERAMPINGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH, DARI PENDEKATAN MANAGEMEN ORGANISASI DENGAN MENGEDAPANKAN ASAS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI, MAKA PERLU DIPIKIRKAN SEBUAH UPAYA BERSAMA UNTUK MELAKUKAN PERAMPINGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG KAYA AKAN FUNGSI. PRINSIP EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI DALAM SEBUAH ORGANISASI, DIPASTIKAN AKAN BERDAMPAK LANGSUNG PADA PENGHEMATAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAERAH. PENGHEMATAN TERSEBUT AKAN MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KEGIATAN PEMERINTAH SESUAI SKALA PRIORITAS KEPENTINGAN RAKYAT DAN DAERAH.   
PERAMPINGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MEMANGKAS JABATAN DAN ESELONERING PARA PEJABAT STRUKTURAL PEMERINTAH MELAINKAN SEMATA-MATA DEMI TERCAPAINYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN PROGRESIF.

PENDEKATAN INI MENURUT FRAKSI PKS AKAN MENJAMIN BEBERAPA HAL:
1.    EFEKTIFITAS PEMBUATAN NERACA DAERAH
2.    EFEKTIFITAS FUNGSI KONTROL.
3.  MENGHILANGKAN EGO SEKTORAL ANTARA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH.
UNTUK ITU FRAKSI PKS MENGUSULKAN PENGGABUNGAN DAN PERAMPINGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA YAITU:
1.    DENGAN ADANYA BPKAD, MAKA  DINAS PENDAPATAN HARUS MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI BPKAD. TERHADAP HAL INI,   FPKS MENGUSULKANNYA MENJADI BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) ATAU DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.    DINAS PERTANIAN DAN DINAS PETERNAKAN DIGABUNG MENJADI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.    DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN DINAS KOPERASI DAN UKM DIGABUNG MENJADI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KO[PERASI DAN UKM.
6.         RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA.
 PADA PRINSIPNYA RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA, FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENYETUJUI UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT DEMI MENINGKATKAN PAD DAERAH YANG PADA AKHIRNYA MENINGKATKAN PEREKONOMIN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

        DEMIKIAN PEMANDANGAN FRAKSI PKS ATAS PENGAJUAN 6 (ENAM) RAPERDA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BIMA. BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS FRAKSI PKS PADA PRINSIPNYA DAPAT MENERIMA 5 (LIMA) RAPERDA TERSEBUT UNTUK DIBAHAS LEBIH LANJUT PADA TINGKAT PEMBAHASAN DI DPRD KABUPATEN BIMA DAN MENOLAK 1 (SATU) RAPERDA. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN.
WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
  

BIMA,  2 PEBRUARI  2015

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BIMA

KETUA :   ILHAM YUSUF,SH                    
SEKRETARIS :   MUHAMMAD ARIS,SH
BENDAHARA :   ISMAIL,S,Ag   


ANGGOTA :  SYAIFULLAH 


Sumber : http://pksbimaa.blogspot.com
Tags: Kabar NTB

Serpihan-serpihan ide,wacana, langkah, dan narasi

You Might Also Like

0 komentar:

Langganan: Posting Komentar (Atom)