Berita
Presiden ingin tahu perkembangan pencegahan korupsi.
VIVA.co.id - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
mendatangi Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Maret 2015. Mereka
dipanggil oleh Presiden Joko Widodo.
Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiqurahman Ruki, mengatakan Presiden meminta pimpinan datang untuk membicarakan perkembangan pencegahan korupsi.
"Hari ini kami dipanggil Bapak Presiden untuk menjelaskan rencana kerja di bidang pencegahan yang dilakukan KPK 2015," kata Ruki di Istana Negara Jakarta.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, mengatakan pemanggilan ini untuk membicarakan persiapan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam, pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola dari sisi administrasi pemerintahan.
"Khususnya dalam penyelamatan sumber daya alam laut perkebunan dan kehutanan," ujar Zulkarnaen.
Wakil Ketua KPK lainnya, Johan Budi, menambahkan koordinasi dengan Presiden perlu dilakukan, untuk penyelamatan sumber daya alam yang ditandatangani oleh 29 Kementerian.
Untuk membahas itu, lanjut Johan, perlu dilakukan koordinasi dengan Presiden. "Pimpinan lengkap, berkoordinasi menyampaikan inti dari program KPK yang tahun lalu itu juga dilakukan penyelamatan sumber daya alam, termasuk minerba tahun ini akan masuk ke kelauatan dan kemaritiman," jelas Johan.
Kata Johan, ini sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi yang mencakup penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara simultan.
"Saya kira kita sepakat akan hal itu. Jadi tidak ada yang dilebihkan jika pencegahan lebih didahulukan, penindakan dibelakangkan. Itu dua-duanya penting bagi KPK," kata Johan.
Jokowi Panggil Semua Pimpinan KPK
Plt.Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Plt.
pimpinan KPK Johan, Indriyanto Senoadji, Zulkarnan, Adnan Pandu Pradja
di Istana Merdeka, Jakarta. (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiqurahman Ruki, mengatakan Presiden meminta pimpinan datang untuk membicarakan perkembangan pencegahan korupsi.
"Hari ini kami dipanggil Bapak Presiden untuk menjelaskan rencana kerja di bidang pencegahan yang dilakukan KPK 2015," kata Ruki di Istana Negara Jakarta.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen, mengatakan pemanggilan ini untuk membicarakan persiapan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam, pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola dari sisi administrasi pemerintahan.
"Khususnya dalam penyelamatan sumber daya alam laut perkebunan dan kehutanan," ujar Zulkarnaen.
Wakil Ketua KPK lainnya, Johan Budi, menambahkan koordinasi dengan Presiden perlu dilakukan, untuk penyelamatan sumber daya alam yang ditandatangani oleh 29 Kementerian.
Untuk membahas itu, lanjut Johan, perlu dilakukan koordinasi dengan Presiden. "Pimpinan lengkap, berkoordinasi menyampaikan inti dari program KPK yang tahun lalu itu juga dilakukan penyelamatan sumber daya alam, termasuk minerba tahun ini akan masuk ke kelauatan dan kemaritiman," jelas Johan.
Kata Johan, ini sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi yang mencakup penindakan dan pencegahan yang dilakukan secara simultan.
"Saya kira kita sepakat akan hal itu. Jadi tidak ada yang dilebihkan jika pencegahan lebih didahulukan, penindakan dibelakangkan. Itu dua-duanya penting bagi KPK," kata Johan.
0 komentar: