Kabar NTB
DPRD Provinsi NTB sedang membahas APBD Perubahan tahun 2013. Potensi tambahan pendapatan pada APBDP sebesar Rp103 miliar. Namun sektor belanja pada anggaran perubahan justru cukup besar. Salah satunya anggaran perubahan tersedot untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga pada program percepatan jalan dengan nilai Rp 84 miliar. Pembayaran hutang itu merupakan perintah BPK RI.
Anggota badan anggaran (banggar) DPRD NTB Johan Rosihan kepada Global FM Lombok mengatakan, selain untuk membayar hutang, anggaran akan direncanakan untuk belanja modal Bank NTB sekitar 15 miliar. Tambahan belanja modal pada BUMN ini dihajatkan untuk mencapai target Rp 1 triliun modal Bank NTB.
”Bahkan kami ingin agar deviden Bank NTB dikembalike ke modal. Namun sekarang tidak bisa karena banyak kebutuhan pemerintah. Sekarang deviden Bank NTB sebesar 46 miliar lebih dari target 48 miliar atau kurang 1,5 miliar.” kata Johan.
Adapun tambahan pendapatan pada APBD Perubahan 2013 berasal dari beberapa sumber seperti sisa anggaran pilkada NTB, tambahan dari sektor pajak, sisa lebih perhitungan anggaran sekitar Rp 27 miliar dan lain sebagainya sehingga nilainya mencapai Rp 103 miliar.
Pimpinan komisi II DPRD NTB ini menambahkan, pada pembahasan APBDP ini akan turut dibahas konsekwensi dari penerapan perjalanan dinas dengan sistem at cost atau real cost. Perubahan sistem pejajanan dinas itu diprediski akan mempengaruhi postur APBDP ” Itu belum masuk dalam hitung- hitungan. Dalam diskusi kita apakah uangnya ( anggaran perjalanan dinas ) tetap kemudian volumenya yang disesuaikan atau uangnya yang mengikuti, kita belum sepakat.” kata Johan ( ris)-
Sumber : http://www.globalfmlombok.com
APBDP 2013 Tersedot Hutang Percepatan Jalan 84 Miliar
Mataram (Global FM Lombok)-DPRD Provinsi NTB sedang membahas APBD Perubahan tahun 2013. Potensi tambahan pendapatan pada APBDP sebesar Rp103 miliar. Namun sektor belanja pada anggaran perubahan justru cukup besar. Salah satunya anggaran perubahan tersedot untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga pada program percepatan jalan dengan nilai Rp 84 miliar. Pembayaran hutang itu merupakan perintah BPK RI.
Anggota badan anggaran (banggar) DPRD NTB Johan Rosihan kepada Global FM Lombok mengatakan, selain untuk membayar hutang, anggaran akan direncanakan untuk belanja modal Bank NTB sekitar 15 miliar. Tambahan belanja modal pada BUMN ini dihajatkan untuk mencapai target Rp 1 triliun modal Bank NTB.
”Bahkan kami ingin agar deviden Bank NTB dikembalike ke modal. Namun sekarang tidak bisa karena banyak kebutuhan pemerintah. Sekarang deviden Bank NTB sebesar 46 miliar lebih dari target 48 miliar atau kurang 1,5 miliar.” kata Johan.
Adapun tambahan pendapatan pada APBD Perubahan 2013 berasal dari beberapa sumber seperti sisa anggaran pilkada NTB, tambahan dari sektor pajak, sisa lebih perhitungan anggaran sekitar Rp 27 miliar dan lain sebagainya sehingga nilainya mencapai Rp 103 miliar.
Pimpinan komisi II DPRD NTB ini menambahkan, pada pembahasan APBDP ini akan turut dibahas konsekwensi dari penerapan perjalanan dinas dengan sistem at cost atau real cost. Perubahan sistem pejajanan dinas itu diprediski akan mempengaruhi postur APBDP ” Itu belum masuk dalam hitung- hitungan. Dalam diskusi kita apakah uangnya ( anggaran perjalanan dinas ) tetap kemudian volumenya yang disesuaikan atau uangnya yang mengikuti, kita belum sepakat.” kata Johan ( ris)-
Sumber : http://www.globalfmlombok.com
0 komentar: