Kabar NTB
Mataram (Global FM Lombok)-
Anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di NTB tahun 2013 senilai Rp 320 miliar terancam ditarik pemerintah pusat karena belum tuntasnya pembebasan lahan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pemprov NTB akan mengirim surat jaminan ke Kementerian PU agar dana tersebut tidak ditarik akhir tahun ini.
Wakil gubernur NTB H Moh Amin kepada Global FM Lombok di Mataram Rabu (4/12) mengatakan, gubernur segera bersurat ke Kementerian PU dengan melampirkan semua data-data yang dibutuhkan. Pemerintah NTB berharap agar tanggapan pemerintah pusat bisa dikirimkan bulan ini juga. Sebagai langkah awal, Dinas PU Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sudah melakukan uji publik dalam rangka memuluskan pelaksanaan program tersebut
Beberapa proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang anggarannya terancam ditarik dari NTB tersebut antara lain proyek pembangunan jalan by pass BIL tahap II dari Patung Sapi Lombok Barat – Jalan Gajah Mada Kota Mataram senilai Rp 255 miliar. Kemudian, proyek pembangunan jembatan di Banyumulek Lombok Barat senilai Rp 55 miliar dan proyek pembangunan jalan di kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) di pulau Sumbawa dengan biaya konstruksi senilai Rp 40 miliar.
Total anggaran APBN yang dikucurkan ke NTB dari Dirjen Bina Marga tahun 2013 sebesar Rp 1,665 triliun. Anggaran sebesar Rp 320 miliar yang trencam ditarik tersebut merupakan bagin dari seluruh total anggaran yag dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di NTB tahun 2013.
Anggaran akses pembangunan proyek by pass BIL tahap II sejak pertangahan tahun 2013 lalu ditahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran tersebut ditahan sampai tiga pemda yakni Pemprov NTB, Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Pemkot Mataram menuntaskan pembebasan lahan sepanjang 7,1 Km dari Patung Sapi, Lobar sampai Kota Mataram.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan untuk proyek by pass BIL tahap II tersebut sebesar Rp 65 miliar yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Pemprov NTB menanggung 50 persen atau sebesar Rp 32,5 miliar sisanya Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar. Menurut rencana, proyek jalan by pass BIL tahap II tersebut akan dibangun sebanyak empat jembatan dan jalan sepanjang 7,1 km dua jalur empat lajur.(ris)
Dana 320 Miliar Terancam Ditarik, NTB Kirim Surat Jaminan ke Pusat
Mataram (Global FM Lombok)-Anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di NTB tahun 2013 senilai Rp 320 miliar terancam ditarik pemerintah pusat karena belum tuntasnya pembebasan lahan dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pemprov NTB akan mengirim surat jaminan ke Kementerian PU agar dana tersebut tidak ditarik akhir tahun ini.
Wakil gubernur NTB H Moh Amin kepada Global FM Lombok di Mataram Rabu (4/12) mengatakan, gubernur segera bersurat ke Kementerian PU dengan melampirkan semua data-data yang dibutuhkan. Pemerintah NTB berharap agar tanggapan pemerintah pusat bisa dikirimkan bulan ini juga. Sebagai langkah awal, Dinas PU Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sudah melakukan uji publik dalam rangka memuluskan pelaksanaan program tersebut
Beberapa proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang anggarannya terancam ditarik dari NTB tersebut antara lain proyek pembangunan jalan by pass BIL tahap II dari Patung Sapi Lombok Barat – Jalan Gajah Mada Kota Mataram senilai Rp 255 miliar. Kemudian, proyek pembangunan jembatan di Banyumulek Lombok Barat senilai Rp 55 miliar dan proyek pembangunan jalan di kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (Samota) di pulau Sumbawa dengan biaya konstruksi senilai Rp 40 miliar.
Total anggaran APBN yang dikucurkan ke NTB dari Dirjen Bina Marga tahun 2013 sebesar Rp 1,665 triliun. Anggaran sebesar Rp 320 miliar yang trencam ditarik tersebut merupakan bagin dari seluruh total anggaran yag dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di NTB tahun 2013.
Anggaran akses pembangunan proyek by pass BIL tahap II sejak pertangahan tahun 2013 lalu ditahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran tersebut ditahan sampai tiga pemda yakni Pemprov NTB, Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Pemkot Mataram menuntaskan pembebasan lahan sepanjang 7,1 Km dari Patung Sapi, Lobar sampai Kota Mataram.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan untuk proyek by pass BIL tahap II tersebut sebesar Rp 65 miliar yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Pemprov NTB menanggung 50 persen atau sebesar Rp 32,5 miliar sisanya Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar. Menurut rencana, proyek jalan by pass BIL tahap II tersebut akan dibangun sebanyak empat jembatan dan jalan sepanjang 7,1 km dua jalur empat lajur.(ris)
0 komentar: