Berita
Sebab PKS pernah merasakan dihancurkan citranya lewat kasus suap impor sapi yang menyeret Presidennya Luthfi Hasan Ishaaq.
“Kami mengapresiasi perasaan PDIP yang merasa sama dengan PKS yang mengalami semacam operasi intelijen. Karena itu kami mengajak PDIP mengusut operasi ini dengan membuat angket penyadapan,” kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah, Minggu (23/2/2014).
Dia menjelaskan operasi intelijen bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui aksi penyadapan kepada elite-elite parpol.
“PKS sudah sering menyatakan bahwa di Indonesia aturan penyadapan itu kosong setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan mandat PP penyadapan dari UU No.11 Tahun 2008 pasal 31 ayat 4,” jelas Fahri.
Dia menjelaskan atas keputusan MK itu ada kekosongan aturan ini sangat mungkin dipakai untuk melakukan penyadapan secara ilegal.
Bukan hanya itu, teknologi penyadapan mutakhir telah membuat celah yang sangat besar bagi penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak dan privasi warga negara.
“Saya sudah lama mendengar ini dan keadaan ini sudah sangat mengkhawatirkan,” tandasnya.
Penegasan Fahri Hamzah ini menyusul pengakuan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo bahwa ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, dan Gubernur DKI Joko Widodo disadap intelijen.
Tjahjo bersedia mengungkapkan bukti-bukti penyadapan intelijen tersebut. Sebab dirinya mendapatkan beberapa alat penyadapan di kediaman dinas Gubernur Jokowi.
Sebelumnya Tjahjo juga mengakui PKS merupakan korban intelijen yang diduga bermain dalam kasus impor daging sapi.
Sumber: inilah
Politisi PDIP Yakin PKS Korban Intelijen Dalam Kasus Sapi, PKS Tantang PDIP Bongkar Operasi Intelijen!
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak PDI Perjuangan membongkar keterlibatan intelijen menjelang Pemilu 2014.Sebab PKS pernah merasakan dihancurkan citranya lewat kasus suap impor sapi yang menyeret Presidennya Luthfi Hasan Ishaaq.
“Kami mengapresiasi perasaan PDIP yang merasa sama dengan PKS yang mengalami semacam operasi intelijen. Karena itu kami mengajak PDIP mengusut operasi ini dengan membuat angket penyadapan,” kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah, Minggu (23/2/2014).
Dia menjelaskan operasi intelijen bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui aksi penyadapan kepada elite-elite parpol.
“PKS sudah sering menyatakan bahwa di Indonesia aturan penyadapan itu kosong setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan mandat PP penyadapan dari UU No.11 Tahun 2008 pasal 31 ayat 4,” jelas Fahri.
Dia menjelaskan atas keputusan MK itu ada kekosongan aturan ini sangat mungkin dipakai untuk melakukan penyadapan secara ilegal.
Bukan hanya itu, teknologi penyadapan mutakhir telah membuat celah yang sangat besar bagi penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak dan privasi warga negara.
“Saya sudah lama mendengar ini dan keadaan ini sudah sangat mengkhawatirkan,” tandasnya.
Penegasan Fahri Hamzah ini menyusul pengakuan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo bahwa ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, dan Gubernur DKI Joko Widodo disadap intelijen.
Tjahjo bersedia mengungkapkan bukti-bukti penyadapan intelijen tersebut. Sebab dirinya mendapatkan beberapa alat penyadapan di kediaman dinas Gubernur Jokowi.
Sebelumnya Tjahjo juga mengakui PKS merupakan korban intelijen yang diduga bermain dalam kasus impor daging sapi.
Sumber: inilah
![19 [ADA SAJADAH]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP874sjYToe0kUie-iaR27v00_w3CjDh0IsJrO2rJm3VJlfPD0-sev7f29xVH7_37lv3gHlTkPaE0h9mMS6gXELP7njn2Wr9QmOPINyzMIJIbTFF0V6BiwpfH7S1Or0py7_20GwlxgulAB/s72-c/19+Sajadah.jpg)
0 komentar: