Berita
Menanggapi kehebohan akibat terbongkarnya kasus beras impor ilegal dari Vietnam, Ketua Umum Kadin Indonesia Rizal Ramli mengatakan, Senin siang (03/02), “kasus ini terjadi membuktikan mekaniseme kontrol atau pengawasan di kementerian terkait sangat buruk alias tidak jalan”.
Lebih lanjut mantan Menteri Perekonomian di era Gus Dur itu, mengatakan untuk membongkar siapa otak dan pelaku impor beras ilegal dari Vietnam itu, bukanlah soal yang sulit, kata Rizal Ramli. ”Nggak ruwet – ruwet banget. Nggak perlu ribet kok”, tandasnya.
Di dalam acara talkshow “Prime Time” di Metro TV, Senin petang (03/02), Rizal Ramli mengatakan sangat gampang untuk mengungkap siapa pelaku impor 19.600 ton beras ilegal dari Vietnam yang menghebohkan.
“Sangat gampang untuk mengetahui siapa pelakunya”, kata Rizal. “Tidak perlu mengundang Scotland Yard dari Inggeris”. Rizal Ramli menyindir kelambanan pejabat Kementerian Perdagangan mengungkap kasus ini.
Menurut pandangan Rizal, biasanya pada tahun politik, apalagi menjelang Pemilu, beberapa menteri mencoba merekayasa sumber dana untuk biaya politik kelompok mereka. Yang paling gampang menjadi sasaran “permainan” kotor itu adalah kementerian yang terkait dengan perizinan.
Rizal mengatakan, duit politik di Indonesia biasanya bersumber dari pembelian beras atau bahan makanan (impor), impor migas (bbm) dan merampok bank ala Bank Century. Rakyat kita ditakut – takuti oleh pemerintah, bahwa kita terancam kekurangan stok pangan kalau tidak impor beras.
“Padahal menurut saya, berani saya tegaskan, kita tidak punya alasan sama sekali untuk impor beras tiap tahun dua juta ton. Karena berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia surplus beras tiap tahun antara 4 – 5 juta ton. Lhoo… kok tetap saja ada impor beras tiap tahun?”, kata Rizal.
Rizal menengarai dengan impor dua juta ton pertahun, “para mafia beras itu akan meraup keuntungan paling sedikit empat triliun rupiah”, ujarnya. “Sebenarnya kebijakan pemerintah untuk membeli gabah dan padi dari petani sangat menggembirakan. Karena hal itu menguntungkan petani.
Akan tetapi dengan adanya impor beras dua juta ton pertahun, yang dilakukan oleh mafia impor beras yang “dipelihara” oleh oknum pemerintah, “terus terang hal itu menghancurkan hidup petani”, kata Rizal.
Dengan tegas Capres 2014 dari Konvensi Rakyat itu mengatakan, “praktek impor beras yang diizinkan pemerintah itu adalah tindakan subversif”, kata Rizal mengakhiri komentarnya.
Sementara itu, meskipun sudah berlangsung selama dua pekan, akan tetapi nyatanya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait kasus rembesan beras medium impor yang diduga ilegal asal Vietnam. Temuan beras ilegal ini terungkap pada 22 Januari 2014.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengatakan pemeriksaan dan penyelidikan masih berlanjut dan belum menentukan siapa yang bertanggung jawab.
“Kasus beras ini belum selesai dan ini adalah sebuah penelusuran yang belum tuntas,” ujarnya, pada acara diskusi dengan pihak media di Kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta, Senin 3 Februari 2014.
Sumber: baratamedia
Rizal Ramli Nyatakan Impor Beras Hancurkan Petani Dan Keputusan Subversif
Menanggapi kehebohan akibat terbongkarnya kasus beras impor ilegal dari Vietnam, Ketua Umum Kadin Indonesia Rizal Ramli mengatakan, Senin siang (03/02), “kasus ini terjadi membuktikan mekaniseme kontrol atau pengawasan di kementerian terkait sangat buruk alias tidak jalan”.
Lebih lanjut mantan Menteri Perekonomian di era Gus Dur itu, mengatakan untuk membongkar siapa otak dan pelaku impor beras ilegal dari Vietnam itu, bukanlah soal yang sulit, kata Rizal Ramli. ”Nggak ruwet – ruwet banget. Nggak perlu ribet kok”, tandasnya.
Di dalam acara talkshow “Prime Time” di Metro TV, Senin petang (03/02), Rizal Ramli mengatakan sangat gampang untuk mengungkap siapa pelaku impor 19.600 ton beras ilegal dari Vietnam yang menghebohkan.
“Sangat gampang untuk mengetahui siapa pelakunya”, kata Rizal. “Tidak perlu mengundang Scotland Yard dari Inggeris”. Rizal Ramli menyindir kelambanan pejabat Kementerian Perdagangan mengungkap kasus ini.
Menurut pandangan Rizal, biasanya pada tahun politik, apalagi menjelang Pemilu, beberapa menteri mencoba merekayasa sumber dana untuk biaya politik kelompok mereka. Yang paling gampang menjadi sasaran “permainan” kotor itu adalah kementerian yang terkait dengan perizinan.
Rizal mengatakan, duit politik di Indonesia biasanya bersumber dari pembelian beras atau bahan makanan (impor), impor migas (bbm) dan merampok bank ala Bank Century. Rakyat kita ditakut – takuti oleh pemerintah, bahwa kita terancam kekurangan stok pangan kalau tidak impor beras.
“Padahal menurut saya, berani saya tegaskan, kita tidak punya alasan sama sekali untuk impor beras tiap tahun dua juta ton. Karena berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia surplus beras tiap tahun antara 4 – 5 juta ton. Lhoo… kok tetap saja ada impor beras tiap tahun?”, kata Rizal.
Rizal menengarai dengan impor dua juta ton pertahun, “para mafia beras itu akan meraup keuntungan paling sedikit empat triliun rupiah”, ujarnya. “Sebenarnya kebijakan pemerintah untuk membeli gabah dan padi dari petani sangat menggembirakan. Karena hal itu menguntungkan petani.
Akan tetapi dengan adanya impor beras dua juta ton pertahun, yang dilakukan oleh mafia impor beras yang “dipelihara” oleh oknum pemerintah, “terus terang hal itu menghancurkan hidup petani”, kata Rizal.
Dengan tegas Capres 2014 dari Konvensi Rakyat itu mengatakan, “praktek impor beras yang diizinkan pemerintah itu adalah tindakan subversif”, kata Rizal mengakhiri komentarnya.
Sementara itu, meskipun sudah berlangsung selama dua pekan, akan tetapi nyatanya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait kasus rembesan beras medium impor yang diduga ilegal asal Vietnam. Temuan beras ilegal ini terungkap pada 22 Januari 2014.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengatakan pemeriksaan dan penyelidikan masih berlanjut dan belum menentukan siapa yang bertanggung jawab.
“Kasus beras ini belum selesai dan ini adalah sebuah penelusuran yang belum tuntas,” ujarnya, pada acara diskusi dengan pihak media di Kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta, Senin 3 Februari 2014.
Sumber: baratamedia
0 komentar: