Pengamat: Mainkan Kasus HAM Prabowo, Hina Lembaga Negara

19.22.00 Iwan Wahyudi 0 Comments

"Saya tidak membela Prabowo. Tapi, menurut saya, orang yang menyudutkan Prabowo dengan isu HAM justru melakukan penghinaan besar terhadap sejumlah lembaga negara," ujar Maulana Surya.

Menurut dia, pengadilan sudah memutuskan persoalan itu dan dianggap selesai. Kata Maulana, Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 juga sudah mengeluarkan hasil investigasi, dan TNI sudah mengeluarkan pernyataan mengenai Prabowo.

Untuk itu, tidak tepat jika diungkit-ungkit kembali. Apalagi kasus itu selalu disuarakan pada ajang pemilihan presiden. "Kalau kita memang negara hukum, ya sudah tidak perlu diungkit-ungkit lagi," katanya.

Maulana melanjutkan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah memberikan pendapatnya soal Prabowo.

Pernyataan Presiden disampaikan Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha yang menyatakan bahwa Prabowo diberhentikan secara hormat dan menerima hak pensiun dari negara. [Baca Istana: Prabowo Diberhentikan dengan Hormat]

Maulana kemudian mengutip pernyataan Megawati, "Saya tahu di balik itu ada diri orang lain. Sama seperti saya. Saya victim, korban. Kalau saya bilang, berapa orang saya buka untuk bisa balas dendam. Jadi diam sajalah. Kita kembalikan saja kepada Yang di Atas," tuturnya.

Selain menyinggung Megawati dan Presiden SBY, kata Maulana, mengungkit kasus tragedi 1998 sama saja menghina institusi Komisi Pemilihan Umum. 

"Bukankah Prabowo sudah diloloskan menjadi calon presiden? Isu ini adalah senjata untuk menghancurkan kubu Prabowo. Namun tanpa disadari justru antiklimaks dan menguntungkan kubu Prabowo," ujar Maulana.

Jika isu itu terus "digoreng", menurut Maulana, justru akan merugikan pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, akan semakin banyak rakyat yang simpati terhadap Prabowo.

Maulana mengingatkan adanya budaya "tega larane ora tega patine" dalam masyarakat Indonesia. Artinya, bagaimana pun, masih ada rasa belas kasihan pada diri masyarakat terhadap sosok yang dianiaya.

"Apa yang terjadi pada SBY pada pemilu 2004 akan terjadi pada Prabowo. Kalau isu HAM terus-menerus diarahkan ke Prabowo, orang akan bertanya-tanya," tuturnya.

"Jika Prabowo memang bersalah, kenapa masih bisa ikut pemilu? Jika memang bersalah, kenapa tidak masuk penjara? Jika memang bersalah, kenapa Mahfud MD yang anggota Dewan Penasihat Komisi Nasional HAM justru berpihak kepada dia? Jika memang bersalah, kenapa Said Aqil Siradj yang wakil ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 justru memihak Prabowo?" Maulana menjelaskan.