Berita
Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri mendukung penuh kebijakan Pemko Surabaya yang akan menutup lokalisasi prostitusi Dolly. Hal itu dinyatakan Mensos saat menyambut kedatangan Walikota Tri Rismaharini, di kantor Kementerian Sosial, jalan Salemba Jakarta, Senin siang (2/6/2014).
"Kami dukung kebijakan itu sejak lama, bukan dadakan. Kami mengadakan workshop lintas pelaku di Surabaya pada tahun 2011. Saat itu semua pihak termasuk Kemsos, Pemprov Jatim, Pemko Surabaya dan organisasi sosial kemasyarakatan membagi habis tugas yang harus dituntaskan," ujar Mensos.
Mensos ditemani Dirjen Rehsos Samsudi, Staf Khusus Musholi dan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Sementara Walikota Risma ditemani Kepala Dinsos dan Asisten Kesra. Pada tanggal 18 Juni, sehari lebih cepat dari yang direncanakan, Mensos ke Surabaya untuk menyaksikan penutupan Dolly.
Tak hanya dukungan formalitas, Kemsos memfasilitasi pemberdayaan mantan WTS yang siap beralih profesi. "Kami siapkan dana Usaha Ekonomi Produktif senilai Rp 3 juta per orang. Lalu jaminan hidup selama 3 bulan (Rp 1,8 juta) dan ongkos pemulangan (Rp 250.000) bagi mereka yang mau pulang kampung. Saat ini mereka sedang dilatih keterampilan dan pembinaan mental-spiritual agar siap menghadapi tantangan baru," jelas Mensos Salim.
Walikota Risma sangat berterima kasih dan mengapresiasi kerjasama dengan Kemsos. "Kami tidak sendirian dan punya banyak teman dalam menanggulangi masalah sosial di Surabaya. Dukungan Mensos sangat kongkrit dan penting dalam mengubah kondisi PSK. Selama ini mereka diperlakukan seperti budak seksual karena terlibat hutang yang tak terbayar. Saya lihat sendiri dan berdialog langsung. Banyak anak-anak yang menjadi korban," ungkap Risma.
Menurut pemetaan dan pemantauan Walikota ada 1.400 WTS harus dialihkan profesinya. Mereka sekarang ada yang sudah terampil membuat kerajinan atau kuliner dan hasilnya cukup untuk melanjutkan hidup. Apalagi, ditambah modal usaha dari Mensos, tentu bertambah semangat.
"Kami bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini demi keselamatan kaum perempuan dan anak-anak. Lokalisasi itu akan diubah menjadi pusat kerajinan agar warga bisa berwirausaha. Selain itu dibangun taman, lapangan futsal, PAUD dan TPA. Setelah ditutup, kegiatan prostitusi akan dilarang dan menjadi urusan penegak hukum. Pemko sudah buat Perda soal itu," tegas Risma.
Tantangan yang dihadapi Risma sangat berat, bahkan sampau diancam mau dibunuh. Tapi, dukungan masyarakat juga lebih besar, termasuk dari Mensos.
Sumber : http://www.pkspiyungan.org
Temui Risma, Mensos Dukung Penutupan Dolly
Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri mendukung penuh kebijakan Pemko Surabaya yang akan menutup lokalisasi prostitusi Dolly. Hal itu dinyatakan Mensos saat menyambut kedatangan Walikota Tri Rismaharini, di kantor Kementerian Sosial, jalan Salemba Jakarta, Senin siang (2/6/2014).
"Kami dukung kebijakan itu sejak lama, bukan dadakan. Kami mengadakan workshop lintas pelaku di Surabaya pada tahun 2011. Saat itu semua pihak termasuk Kemsos, Pemprov Jatim, Pemko Surabaya dan organisasi sosial kemasyarakatan membagi habis tugas yang harus dituntaskan," ujar Mensos.
Mensos ditemani Dirjen Rehsos Samsudi, Staf Khusus Musholi dan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Sementara Walikota Risma ditemani Kepala Dinsos dan Asisten Kesra. Pada tanggal 18 Juni, sehari lebih cepat dari yang direncanakan, Mensos ke Surabaya untuk menyaksikan penutupan Dolly.
Tak hanya dukungan formalitas, Kemsos memfasilitasi pemberdayaan mantan WTS yang siap beralih profesi. "Kami siapkan dana Usaha Ekonomi Produktif senilai Rp 3 juta per orang. Lalu jaminan hidup selama 3 bulan (Rp 1,8 juta) dan ongkos pemulangan (Rp 250.000) bagi mereka yang mau pulang kampung. Saat ini mereka sedang dilatih keterampilan dan pembinaan mental-spiritual agar siap menghadapi tantangan baru," jelas Mensos Salim.
Walikota Risma sangat berterima kasih dan mengapresiasi kerjasama dengan Kemsos. "Kami tidak sendirian dan punya banyak teman dalam menanggulangi masalah sosial di Surabaya. Dukungan Mensos sangat kongkrit dan penting dalam mengubah kondisi PSK. Selama ini mereka diperlakukan seperti budak seksual karena terlibat hutang yang tak terbayar. Saya lihat sendiri dan berdialog langsung. Banyak anak-anak yang menjadi korban," ungkap Risma.
Menurut pemetaan dan pemantauan Walikota ada 1.400 WTS harus dialihkan profesinya. Mereka sekarang ada yang sudah terampil membuat kerajinan atau kuliner dan hasilnya cukup untuk melanjutkan hidup. Apalagi, ditambah modal usaha dari Mensos, tentu bertambah semangat.
"Kami bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini demi keselamatan kaum perempuan dan anak-anak. Lokalisasi itu akan diubah menjadi pusat kerajinan agar warga bisa berwirausaha. Selain itu dibangun taman, lapangan futsal, PAUD dan TPA. Setelah ditutup, kegiatan prostitusi akan dilarang dan menjadi urusan penegak hukum. Pemko sudah buat Perda soal itu," tegas Risma.
Tantangan yang dihadapi Risma sangat berat, bahkan sampau diancam mau dibunuh. Tapi, dukungan masyarakat juga lebih besar, termasuk dari Mensos.
Sumber : http://www.pkspiyungan.org
![19 [ADA SAJADAH]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP874sjYToe0kUie-iaR27v00_w3CjDh0IsJrO2rJm3VJlfPD0-sev7f29xVH7_37lv3gHlTkPaE0h9mMS6gXELP7njn2Wr9QmOPINyzMIJIbTFF0V6BiwpfH7S1Or0py7_20GwlxgulAB/s72-c/19+Sajadah.jpg)
0 komentar: