Berita
Ruyati mengaku ingat persis dengan janji Jokowi dalam visi dan misinya akan berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus HAM yang masih belum menemui titik temu. Seperti : Kerusuhan Mei, Trisakti - Semanggi I dan II, penghilangan paksa, Talang Sari - Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.
Namun harapan Ruyati pupus ketika mendatangi Rumah Transisi, Deputi Rumah Transasisi, Andi Widjajanto menyatakan, Jokowi tak menjadikan kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas pemerintahannya.
Ruyati menyatakan kekecewaannya dan menyatakan, selama ini keluarga korban-korban HAM percaya pada janji Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Tentu itu jadi harapan kami. Jangan sampai dilupakan karena banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, harusnya diakui dulu, baru nanti diagendakan atau dibentuk. Segera dilakukan agar tidak menunggu lagi, jangan gara-gara tidak ada anggaran semuanya (penuntasan) tidak bisa dilaksanakan," sesalnya.
Ruyati dan sesama keluarga korban HAM pun kini khawatir, akan banyak lagi janji Jokowi yang diingkari saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi dilantik sebagai sebagai Presiden ke-7 RI itu.
“Jangan seperti yang dulu-dulu (SBY) kan tidak ada kepastian, cuma ya ya ya tapi tidak ada kepastian akan dituntaskan. Kami bertahun-tahun berdiri di depan Istana. Kami sudah tua, kami sudah lelah menghadapi seperti ini," tutup Ruyati kecewa. (fs)
Sumber : http://www.pkspiyungan.org
Rumah Transisi : Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Bukan Prioritas Jokowi
Ruyati Darwin, perwakilan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 1998, menyampaikan rasa kecewanya terhadap Presiden terpilih Jokowi.Ruyati mengaku ingat persis dengan janji Jokowi dalam visi dan misinya akan berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus HAM yang masih belum menemui titik temu. Seperti : Kerusuhan Mei, Trisakti - Semanggi I dan II, penghilangan paksa, Talang Sari - Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.
Namun harapan Ruyati pupus ketika mendatangi Rumah Transisi, Deputi Rumah Transasisi, Andi Widjajanto menyatakan, Jokowi tak menjadikan kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas pemerintahannya.
Ruyati menyatakan kekecewaannya dan menyatakan, selama ini keluarga korban-korban HAM percaya pada janji Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Tentu itu jadi harapan kami. Jangan sampai dilupakan karena banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, harusnya diakui dulu, baru nanti diagendakan atau dibentuk. Segera dilakukan agar tidak menunggu lagi, jangan gara-gara tidak ada anggaran semuanya (penuntasan) tidak bisa dilaksanakan," sesalnya.
Ruyati dan sesama keluarga korban HAM pun kini khawatir, akan banyak lagi janji Jokowi yang diingkari saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi dilantik sebagai sebagai Presiden ke-7 RI itu.
“Jangan seperti yang dulu-dulu (SBY) kan tidak ada kepastian, cuma ya ya ya tapi tidak ada kepastian akan dituntaskan. Kami bertahun-tahun berdiri di depan Istana. Kami sudah tua, kami sudah lelah menghadapi seperti ini," tutup Ruyati kecewa. (fs)
Sumber : http://www.pkspiyungan.org
0 komentar: