Berita
Logo sensus ekonomi BPS. Henny Rachma Sari ©2015 Merdeka.com
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 4 triliun. Anggaran tersebut untuk merealisasikan sensus ekonomi.
Kepala BPS Suryamin mengatakan anggaran itu bakal dicairkan secara bertahap hingga 2017. Untuk tahun ini, BPS menganggarkan Rp 379 miliar.
"Di tahun 2016 paling besar kegiatannya memakan anggaran Rp 3,4 triliun, karena disisir dari rumah ke rumah seperti sensus penduduk, tapi ini seluruh usaha. Di tahun 2017 anggaran lebih kecil lah karena cuma pengolahan dan analisa," jelas Suryamin kepada wartawan di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (8/5).
Sensus tersebut, lanjut Suryamin, sudah mencakup untuk pendataan usaha kecil menengah, usaha menengah besar, usaha besar hingga usaha mikro. "Termasuk usaha mikro sampai kita sisir, hingga pedagang kaki lima, pedagang kelontong, real estate dan sebagainya," tuturnya.
Diharapkan, tambah Suryamin, sensus ekonomi tersebut rampung di akhir 2016 sehingga nantinya di akhir tahun depan data itu sudah bisa digunakan sebagai acuan berbagai pihak.
"Kalau respon pebisnis cepat, akhir 2016 kita targetkan pengolahan pertama untuk mendapatkan jumlah usaha, potensi berapa tenaga kerja yang diserap, itu bisa kita dapatkan," ucapnya.
Selain itu, Suryamin klaim beberapa keuntungan adanya data sensus ekonomi tersebut, yakni :
- Pemetaan potensi level ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha
- Benchmarking PDB/PDRB, ketenagakerjaan dan lain-lain
- Tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survei di bidang ekonomi
- Terbangunnnya basis data dan benchmark updating integrated business register
- Karakteristik usaha menurut skala usaha
- Karakteristik usaha (unik), seperti franchise, e-commerce/online business, multilevel marketing dan lain-lain
- Pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah
- Tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia.
BPS gelontorkan anggaran Rp 4 triliun untuk sensus ekonomi
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 4 triliun. Anggaran tersebut untuk merealisasikan sensus ekonomi.
Kepala BPS Suryamin mengatakan anggaran itu bakal dicairkan secara bertahap hingga 2017. Untuk tahun ini, BPS menganggarkan Rp 379 miliar.
"Di tahun 2016 paling besar kegiatannya memakan anggaran Rp 3,4 triliun, karena disisir dari rumah ke rumah seperti sensus penduduk, tapi ini seluruh usaha. Di tahun 2017 anggaran lebih kecil lah karena cuma pengolahan dan analisa," jelas Suryamin kepada wartawan di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Jumat (8/5).
Sensus tersebut, lanjut Suryamin, sudah mencakup untuk pendataan usaha kecil menengah, usaha menengah besar, usaha besar hingga usaha mikro. "Termasuk usaha mikro sampai kita sisir, hingga pedagang kaki lima, pedagang kelontong, real estate dan sebagainya," tuturnya.
Diharapkan, tambah Suryamin, sensus ekonomi tersebut rampung di akhir 2016 sehingga nantinya di akhir tahun depan data itu sudah bisa digunakan sebagai acuan berbagai pihak.
"Kalau respon pebisnis cepat, akhir 2016 kita targetkan pengolahan pertama untuk mendapatkan jumlah usaha, potensi berapa tenaga kerja yang diserap, itu bisa kita dapatkan," ucapnya.
Selain itu, Suryamin klaim beberapa keuntungan adanya data sensus ekonomi tersebut, yakni :
- Pemetaan potensi level ekonomi menurut wilayah, jenis dan pelaku usaha
- Benchmarking PDB/PDRB, ketenagakerjaan dan lain-lain
- Tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survei di bidang ekonomi
- Terbangunnnya basis data dan benchmark updating integrated business register
- Karakteristik usaha menurut skala usaha
- Karakteristik usaha (unik), seperti franchise, e-commerce/online business, multilevel marketing dan lain-lain
- Pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah
- Tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia.
0 komentar: