Opini
Oleh: Nuim Hidayat
MESIR kini digoncang kembali krisis akut. Kembali ke awal, seperti ketika rezim tangan besi, Husni Mubarak berkuasa. Di mana saat itu Mubarak bersama militer bersikap keras terhadap rakyatnya yang beroposisi, khususnya Ikhwanul Muslimin. Di eranya banyak tokoh-toko Al Ikhwan al Muslimun (Ikhwan) yang dibunuh, ditangkap atau dipenjara. Ia melanjutkan tradisi kekuasaan militer dari Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat.
Jendral Al Sisi setali tiga uang dengan Mubarak. Siapa yang menentang kekuasaannya layak untuk dibunuh. Ia tidak tahan terhadap demonstrasi dari oposisi. Beda dengan Presiden yang digulingkan, Mohammad Mursy yang tidak menggunakan senjata saat menghadapi para demonstran. Kini Al Sisi dkk melangkah ‘maju’ dengan rencana melarang kelompok Ikhwanul Muslimin. Bila ini dilakukan, kekeruhan politik di Mesir bisa jadi panjang dan akut.
Kenapa Ikhwanul Muslimin menolak masuk dalam pemerintahan Al Sisi?
Jelas ini adalah pilihan yang logis. Mursy dan kebinetnya terang-terangan dikudeta militer, bagaimana mereka mau masuk? Dan Ikhwan kini juga menolak Pemilu, karena dalam pandangan Ikhwan, Pemilu baru dilaksanakan setahun lalu dan Ikhwan memenangkan secara demokratis, mengapa dikudeta?
Bukan mustahil bila Pemilu kembali dilakukan dan jika Ikhwan menang, militer tetap tidak mau menerima kemenangan Ikhwan lagi.
Dari sini pandangan atau ideologi politik, militer Mesir perlu diteropong kenapa mereka bisa bertindak sekejam itu. Pemerintahan Mesir meski Islam tercantum di konstitusi, sebenarnya ideologi mereka (militer) adalah sosialis. Tahun 50-an sebelum beralih polisi dunia ke AS, Mesir punya hubugan yang akrab dengan Rusia. Khususnya di masa Gamal Abdul Nasser. Karena itu prinsip politik Machiavelli sangat dipegang teguh oleh mereka.
Niccolo Machiavelii (1469-1527) dalam The Prince menyatakan : “Tetapi kalau pangeran ada bersama tentaranya dan mempunyai serdadu di bawah pengawasanya, maka sangat lah perlu untuk tidak peduli terhadap sangkaan orang bahwa ia kejam. Kejam tanpa dikenal begitu, ia tidak mungkin menjaga persatuan atau kepatuhan tentaranya. Di antara tindakan-tindakan Hannibal yang perlu dicatat, ialah bahwa walau ia mempunyai tentara yang besar yang terdiri dari semua bangsa dan berperang di negeri asing, tidak pernah timbul perpecahan di antara mereka atau terhadap pangeran mereka, baik dalam keadaan suka maupun duka. Hal ini hanya bisa terjadi karena kekejamannya yang tidak berperi kemanusiaan, yang bersama-sama dengan sifat-sifat baik lain yang banyak, menyebabkan ia senantiasa dihormati dan ditakuti oleh para serdadunya…” (Lihat Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Mizan, 1998).
Selain Ideologi Machiavelli, ideologi Partai Baats juga turut mewarnai militer Mesir dan umumnya militer di negeri-negeri Arab. Ideologi Baats ini dipegang teguh oleh pemimpin Arab saat itu, yaitu Gamal Abdul Nasser (Mesir) dan Hafiz Assad (Suriah). Partai Baats ini didirikan pada April 1947, oleh Michael Aflaq (seorang Kristiani) dan Shalah al Baithar, seorang Muslim Sunni yang menyelesaikan studinya di Paris. Nama arab partai ini Hizbul Baats al Arabi.
Partai Baats adalah partai nasionalis sekuler yang menyerukan revolusi total dalam konsep dan nilai-nilai keAraban untuk dilebur dan dialihkan ke pangkuan sosialisme. Slogan yang dikumandangkannya adalah “Bangsa Arab yang satu, memiliki misi yang satu.” Slogan itu diperinci dengan jargon: “Persatuan, Kebebasan dan Sosialisme.”
Ideologi sosialisme menurut mereka adalah upaya mendidik setiap warganegara dengan pendidikan sosialisme ilmiah untu membebaskannya dari berbagai belenggu tradisi masyarakat turun temurun yang telah ketinggalan zaman, demi terciptanya manusia Arab baru berdasarkan akal ilmiah terbuka, berkeperibadian moral sosialisme baru dan percaya kepada nilai-nilai kebersamaan.” Partai juga menjauhkan agama (Islam) baik dalam Anggaran Dasar maupun Rumah Tangganya. (Lihat Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, Al I’tisham, 2008).
Maka jangan heran, bila militer-militer di negeri Arab umumnya memusuhi Ikhwanul Muslimin, gerakan keagamaan terbesar di negeri-negeri Arab (dunia Islam). Ideologi Ikhwan dan Baats bertentangan seratus delapan puluh derajat. Bila Ikhwan, meyakini bahwa kebangkitan Arab hanya bisa diraih dengan Islam, maka partai Baats menyatakan bahwa kebangkitan Arab hanya bisa diraih dengan sekulerisme Arab, atau mengangkat nilai-nilai keAraban menggantikan Islam.
Ikhwanul Muslimin dan Indonesia
Ikhwanul Muslimin didirikan pada tahun 1928 di Mesir, oleh Imam Hasan Al Banna (1906-1949) dan kawan-kawan. Ia menyerukan penerapan Islam secara nyata di Arab dan dunia Islam dan membendung sekulerisme. Bila riwayat hidup pendiri Partai Baats tidak banyak diketahui, maka biografi pendiri Ikhwan menjadi teladan bagi seluruh jamaah Ikhwan di seluruh dunia. Kisah hidup, masa kecil, perjuangan dan kesyahidan Hasan al Banna, menjadi teladan dan ruh gerakan Ikhwan di seluruh dunia. Kini hampir semua negara, baik di negeri-negeri Islam maupun Barat, ada penganut Ikhwanul Muslimin.
Di tanah air, ideologi Ikhwan secara tidak langsung disebarkan oleh tokoh-tokoh Masyumi, khususnya Mohammad Natsir. Natsir (1908-1993) banyak mendorong penerjemahan buku-buku Ikhwan ke Indonesia. Bahkan WAMY, sayap organisasi pelajar Ikhwan, mempunyai hubungan khusus dengan Dewan Da’wah yang didirikan Natsir.
Maka selama kepemimpinan Natsir, buku-buku Hasan al Banna, Sayid Qutb, Abdul Karim Zaidan atau Maududi banyak diedarkan ke kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa.
Hubungan Mesir dan Indonesia juga cukup erat di era awal kemerdekaan. Di mana Haji Agus Salim yang menjabat Menteri Luar Negeri saat itu, melakukan lobi pertama ke Mesir ketika awal Indonesia merdeka.
Selain menemui tokoh-tokoh negara Mesir, Agus Salim dkk juga menemui tokoh kharismatik Mesir, Imam Hasan al Banna. Dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, maka negara-negara Arab lainnya pun kemudian mengikutinya, seperti Libanon, Suriah, Iraq, Arab Saudi dan Yaman.
Maka, pengaruh Ikhwan sebenarnya cukup luas di tanah air. Sebelum juga diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ideologi Ikhwan juga mempengaruhi tokoh-tokoh Masyumi, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), bahkan Abubakar Baasyir juga menggali ideologi Ikhwan.
Masa Depan Mesir
Kembali ke Mesir. Tragedi Mesir yang menimbulkan korban lebih dari 900 orang minggu lalu (versi Ikhwan lebih dari 2000), menimbulkan luka mendalam bagi kita sebagai kaum Muslimin. Negeri yang berpenduduk Islam di Timur Tengah itu (sekitar 82 juta orang) kini menghadapi krisis politik. Tuntutan internasional agar Presiden Mursy dibebaskan, nampaknya tidak akan diberikan oleh penguasa riil Mesir, Jendral Al Sisi.
Bila kondisi Mesir terus seperti itu, bukan tidak mungkin Mesir akan mengikuti jejak ‘perang saudara’ di Suriah atau Aljazair, ketika Partai Islam FIS dikudeta dan dilarang militer pada 1991.
Saat itu FIS yang menang pemilu pertama secara damai dan demokratis dikudeta militer Aljazair dan pemilu dibekukan. Bukan hanya itu, militer juga menangkapi ratusan tokoh-tokoh FIS dan membunuhi para demonstran.
Saat itulah kemudian akhirnya sebagian kelompok FIS tidak tahan dan akhirnya mengambil langkah senjata. Senjata lawan senjata. Akankah Mesir seperti itu?
Semoga tidak dan tokoh-tokoh politik Mesir membuka pintu damai untuk kebaikan penduduk Mesir sendiri.
Wallahu Alimun Hakim.*
Penulis pemerhati dunia Islam, peneliti INSISTS
Sumber : http://www.hidayatullah.com
Masa Depan Mesir: Sosialisme vs Islam
Bukan tidak mungkin Mesir akan mengikuti jejak ‘perang saudara’
di Suriah atau Aljazair, ketika Partai Islam FIS dikudeta dan dilarang
militer pada 1991
Oleh: Nuim Hidayat
MESIR kini digoncang kembali krisis akut. Kembali ke awal, seperti ketika rezim tangan besi, Husni Mubarak berkuasa. Di mana saat itu Mubarak bersama militer bersikap keras terhadap rakyatnya yang beroposisi, khususnya Ikhwanul Muslimin. Di eranya banyak tokoh-toko Al Ikhwan al Muslimun (Ikhwan) yang dibunuh, ditangkap atau dipenjara. Ia melanjutkan tradisi kekuasaan militer dari Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat.
Jendral Al Sisi setali tiga uang dengan Mubarak. Siapa yang menentang kekuasaannya layak untuk dibunuh. Ia tidak tahan terhadap demonstrasi dari oposisi. Beda dengan Presiden yang digulingkan, Mohammad Mursy yang tidak menggunakan senjata saat menghadapi para demonstran. Kini Al Sisi dkk melangkah ‘maju’ dengan rencana melarang kelompok Ikhwanul Muslimin. Bila ini dilakukan, kekeruhan politik di Mesir bisa jadi panjang dan akut.
Kenapa Ikhwanul Muslimin menolak masuk dalam pemerintahan Al Sisi?
Jelas ini adalah pilihan yang logis. Mursy dan kebinetnya terang-terangan dikudeta militer, bagaimana mereka mau masuk? Dan Ikhwan kini juga menolak Pemilu, karena dalam pandangan Ikhwan, Pemilu baru dilaksanakan setahun lalu dan Ikhwan memenangkan secara demokratis, mengapa dikudeta?
Bukan mustahil bila Pemilu kembali dilakukan dan jika Ikhwan menang, militer tetap tidak mau menerima kemenangan Ikhwan lagi.
Dari sini pandangan atau ideologi politik, militer Mesir perlu diteropong kenapa mereka bisa bertindak sekejam itu. Pemerintahan Mesir meski Islam tercantum di konstitusi, sebenarnya ideologi mereka (militer) adalah sosialis. Tahun 50-an sebelum beralih polisi dunia ke AS, Mesir punya hubugan yang akrab dengan Rusia. Khususnya di masa Gamal Abdul Nasser. Karena itu prinsip politik Machiavelli sangat dipegang teguh oleh mereka.
Niccolo Machiavelii (1469-1527) dalam The Prince menyatakan : “Tetapi kalau pangeran ada bersama tentaranya dan mempunyai serdadu di bawah pengawasanya, maka sangat lah perlu untuk tidak peduli terhadap sangkaan orang bahwa ia kejam. Kejam tanpa dikenal begitu, ia tidak mungkin menjaga persatuan atau kepatuhan tentaranya. Di antara tindakan-tindakan Hannibal yang perlu dicatat, ialah bahwa walau ia mempunyai tentara yang besar yang terdiri dari semua bangsa dan berperang di negeri asing, tidak pernah timbul perpecahan di antara mereka atau terhadap pangeran mereka, baik dalam keadaan suka maupun duka. Hal ini hanya bisa terjadi karena kekejamannya yang tidak berperi kemanusiaan, yang bersama-sama dengan sifat-sifat baik lain yang banyak, menyebabkan ia senantiasa dihormati dan ditakuti oleh para serdadunya…” (Lihat Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Mizan, 1998).
Selain Ideologi Machiavelli, ideologi Partai Baats juga turut mewarnai militer Mesir dan umumnya militer di negeri-negeri Arab. Ideologi Baats ini dipegang teguh oleh pemimpin Arab saat itu, yaitu Gamal Abdul Nasser (Mesir) dan Hafiz Assad (Suriah). Partai Baats ini didirikan pada April 1947, oleh Michael Aflaq (seorang Kristiani) dan Shalah al Baithar, seorang Muslim Sunni yang menyelesaikan studinya di Paris. Nama arab partai ini Hizbul Baats al Arabi.
Partai Baats adalah partai nasionalis sekuler yang menyerukan revolusi total dalam konsep dan nilai-nilai keAraban untuk dilebur dan dialihkan ke pangkuan sosialisme. Slogan yang dikumandangkannya adalah “Bangsa Arab yang satu, memiliki misi yang satu.” Slogan itu diperinci dengan jargon: “Persatuan, Kebebasan dan Sosialisme.”
Ideologi sosialisme menurut mereka adalah upaya mendidik setiap warganegara dengan pendidikan sosialisme ilmiah untu membebaskannya dari berbagai belenggu tradisi masyarakat turun temurun yang telah ketinggalan zaman, demi terciptanya manusia Arab baru berdasarkan akal ilmiah terbuka, berkeperibadian moral sosialisme baru dan percaya kepada nilai-nilai kebersamaan.” Partai juga menjauhkan agama (Islam) baik dalam Anggaran Dasar maupun Rumah Tangganya. (Lihat Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, Al I’tisham, 2008).
Maka jangan heran, bila militer-militer di negeri Arab umumnya memusuhi Ikhwanul Muslimin, gerakan keagamaan terbesar di negeri-negeri Arab (dunia Islam). Ideologi Ikhwan dan Baats bertentangan seratus delapan puluh derajat. Bila Ikhwan, meyakini bahwa kebangkitan Arab hanya bisa diraih dengan Islam, maka partai Baats menyatakan bahwa kebangkitan Arab hanya bisa diraih dengan sekulerisme Arab, atau mengangkat nilai-nilai keAraban menggantikan Islam.
Ikhwanul Muslimin dan Indonesia
Ikhwanul Muslimin didirikan pada tahun 1928 di Mesir, oleh Imam Hasan Al Banna (1906-1949) dan kawan-kawan. Ia menyerukan penerapan Islam secara nyata di Arab dan dunia Islam dan membendung sekulerisme. Bila riwayat hidup pendiri Partai Baats tidak banyak diketahui, maka biografi pendiri Ikhwan menjadi teladan bagi seluruh jamaah Ikhwan di seluruh dunia. Kisah hidup, masa kecil, perjuangan dan kesyahidan Hasan al Banna, menjadi teladan dan ruh gerakan Ikhwan di seluruh dunia. Kini hampir semua negara, baik di negeri-negeri Islam maupun Barat, ada penganut Ikhwanul Muslimin.
Di tanah air, ideologi Ikhwan secara tidak langsung disebarkan oleh tokoh-tokoh Masyumi, khususnya Mohammad Natsir. Natsir (1908-1993) banyak mendorong penerjemahan buku-buku Ikhwan ke Indonesia. Bahkan WAMY, sayap organisasi pelajar Ikhwan, mempunyai hubungan khusus dengan Dewan Da’wah yang didirikan Natsir.
Maka selama kepemimpinan Natsir, buku-buku Hasan al Banna, Sayid Qutb, Abdul Karim Zaidan atau Maududi banyak diedarkan ke kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa.
Hubungan Mesir dan Indonesia juga cukup erat di era awal kemerdekaan. Di mana Haji Agus Salim yang menjabat Menteri Luar Negeri saat itu, melakukan lobi pertama ke Mesir ketika awal Indonesia merdeka.
Selain menemui tokoh-tokoh negara Mesir, Agus Salim dkk juga menemui tokoh kharismatik Mesir, Imam Hasan al Banna. Dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, maka negara-negara Arab lainnya pun kemudian mengikutinya, seperti Libanon, Suriah, Iraq, Arab Saudi dan Yaman.
Maka, pengaruh Ikhwan sebenarnya cukup luas di tanah air. Sebelum juga diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ideologi Ikhwan juga mempengaruhi tokoh-tokoh Masyumi, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), bahkan Abubakar Baasyir juga menggali ideologi Ikhwan.
Masa Depan Mesir
Kembali ke Mesir. Tragedi Mesir yang menimbulkan korban lebih dari 900 orang minggu lalu (versi Ikhwan lebih dari 2000), menimbulkan luka mendalam bagi kita sebagai kaum Muslimin. Negeri yang berpenduduk Islam di Timur Tengah itu (sekitar 82 juta orang) kini menghadapi krisis politik. Tuntutan internasional agar Presiden Mursy dibebaskan, nampaknya tidak akan diberikan oleh penguasa riil Mesir, Jendral Al Sisi.
Bila kondisi Mesir terus seperti itu, bukan tidak mungkin Mesir akan mengikuti jejak ‘perang saudara’ di Suriah atau Aljazair, ketika Partai Islam FIS dikudeta dan dilarang militer pada 1991.
Saat itu FIS yang menang pemilu pertama secara damai dan demokratis dikudeta militer Aljazair dan pemilu dibekukan. Bukan hanya itu, militer juga menangkapi ratusan tokoh-tokoh FIS dan membunuhi para demonstran.
Saat itulah kemudian akhirnya sebagian kelompok FIS tidak tahan dan akhirnya mengambil langkah senjata. Senjata lawan senjata. Akankah Mesir seperti itu?
Semoga tidak dan tokoh-tokoh politik Mesir membuka pintu damai untuk kebaikan penduduk Mesir sendiri.
Wallahu Alimun Hakim.*
Penulis pemerhati dunia Islam, peneliti INSISTS
Sumber : http://www.hidayatullah.com
0 komentar: