Kabar NTB
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengatakan, pada periode kedua pemerintahannya, sistem birokrasi dipastikan akan lebih tegas, lebih responsif serta memiliki semangat melayani yang lebih besar kepada masyarakat. Sejumlah unit kerja yang menjadi ujung tombak pelayanan akan terus dievaluasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Gubernur NTB TGH M Zain ul Majdi kepada Global FM Lombok di Mataram Senin (16/09) mengatakan, agenda reformasi birokrasi pada periode kedua ini akan tetap dilaksanakan. Ada beberapa unit kerja di pemprov NTB yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat seperti RSUP, Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan serta beberapa UPT teknis lainnya
”Lembaga-lembaga ujung tombak kita akan benahi, misalnya ada keluhan pelayanan RSU, kompalin terhadap LTSP dan lain sebagaianya kita akan benahi itu semua” kata Gubernur.
Ia mengatakan, postur lembaga pemerintahan akan diukur kembali karena ada beberapa lembaga yang dirasakan tidak efektif atau cenderung memperbesar belanja pegawai. Beberapa unit kerja pemerintahan akan dievaluasi secara serius sehingga tidak menyedot anggaran yang besar di belanja pegawai.
Gubernur juga mengatakan, pihaknya akan menerapkan parameter khusus untuk mengukur kinerja pejabat eselon II dan III. Selain menyepakati fakta integritas, setiap pejabat juga akan menyepakati kontrak kerja dengan Gubernur.
”Itu membuat parameter-parameter yang akan lebih mudah untuk dinilai oleh pimpinan. Sehingga assesment di internal kita itu lebih mudah, siapa ditempatkan dimana, setelah lama dia bisa apa, kalau tidak bisa apa dia cocoknya dimana, siapa yang akan gantikan dia. Nah itu yang kita akan format secara lebih detail ”(ris)-
Gubernur : Periode Kedua Lebih Tegas dan Responsif
Mataram (Global FM Lombok)-Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengatakan, pada periode kedua pemerintahannya, sistem birokrasi dipastikan akan lebih tegas, lebih responsif serta memiliki semangat melayani yang lebih besar kepada masyarakat. Sejumlah unit kerja yang menjadi ujung tombak pelayanan akan terus dievaluasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Gubernur NTB TGH M Zain ul Majdi kepada Global FM Lombok di Mataram Senin (16/09) mengatakan, agenda reformasi birokrasi pada periode kedua ini akan tetap dilaksanakan. Ada beberapa unit kerja di pemprov NTB yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat seperti RSUP, Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan serta beberapa UPT teknis lainnya
”Lembaga-lembaga ujung tombak kita akan benahi, misalnya ada keluhan pelayanan RSU, kompalin terhadap LTSP dan lain sebagaianya kita akan benahi itu semua” kata Gubernur.
Ia mengatakan, postur lembaga pemerintahan akan diukur kembali karena ada beberapa lembaga yang dirasakan tidak efektif atau cenderung memperbesar belanja pegawai. Beberapa unit kerja pemerintahan akan dievaluasi secara serius sehingga tidak menyedot anggaran yang besar di belanja pegawai.
Gubernur juga mengatakan, pihaknya akan menerapkan parameter khusus untuk mengukur kinerja pejabat eselon II dan III. Selain menyepakati fakta integritas, setiap pejabat juga akan menyepakati kontrak kerja dengan Gubernur.
”Itu membuat parameter-parameter yang akan lebih mudah untuk dinilai oleh pimpinan. Sehingga assesment di internal kita itu lebih mudah, siapa ditempatkan dimana, setelah lama dia bisa apa, kalau tidak bisa apa dia cocoknya dimana, siapa yang akan gantikan dia. Nah itu yang kita akan format secara lebih detail ”(ris)-
![19 [ADA SAJADAH]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP874sjYToe0kUie-iaR27v00_w3CjDh0IsJrO2rJm3VJlfPD0-sev7f29xVH7_37lv3gHlTkPaE0h9mMS6gXELP7njn2Wr9QmOPINyzMIJIbTFF0V6BiwpfH7S1Or0py7_20GwlxgulAB/s72-c/19+Sajadah.jpg)
0 komentar: