Kabar NTB
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB H. L. M Syamsir setuju jika panitia khusus atau pansus Mandalika Resort kembali dibentuk di DPRD. Hal itu lantaran tidak jelasnya pembangunan kawasan wisata Mandalika Resort di kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Pemerinah juga diminta lebih tegas dalam mengambil keputusan.
Demikian dikatakan Syamsir kepada Reporter Global FM Lombok, Senin (16/09). Ia mengatakan, pembangunan Mandalika Resort tersebut menyangkut masa depan NTB baik itu kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Materi yang dirumuskan dalam pansus Mandalika Resort nanti diharapkan mampu mendapat perhatian dari pemerintah untuk selanjutnya dilaksanakan.
“Mungkin pihak BTDC harus diganti direksi dan orang-orangnya. Dan diharapkan Ketegasan pemprov dalam mengambil keputusan. Tentu saja melalui mekanisme yang sesuai dengan prosudur. Karena sudah banyak yang mau kelola baik dari investor tapi terhalang oleh adanya BTDC
Ia menghimbau kepada pemerintah untuk bersikap tegas dan tidak memberikan toleransi lagi terhadap kelanjutan pembangunan Mandalika. Pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan-kebijakannya terhadap BTDC agar pembangunan kawasan wisata tersebut tidak mengalami kemacetan. (gus)-
Pimpinan DPRD Setuju Kembali Bentuk Pansus Mandalika
Mataram (Global FM Lombok)-Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB H. L. M Syamsir setuju jika panitia khusus atau pansus Mandalika Resort kembali dibentuk di DPRD. Hal itu lantaran tidak jelasnya pembangunan kawasan wisata Mandalika Resort di kabupaten Lombok Tengah (Loteng) oleh PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC). Pemerinah juga diminta lebih tegas dalam mengambil keputusan.
Demikian dikatakan Syamsir kepada Reporter Global FM Lombok, Senin (16/09). Ia mengatakan, pembangunan Mandalika Resort tersebut menyangkut masa depan NTB baik itu kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Materi yang dirumuskan dalam pansus Mandalika Resort nanti diharapkan mampu mendapat perhatian dari pemerintah untuk selanjutnya dilaksanakan.
“Mungkin pihak BTDC harus diganti direksi dan orang-orangnya. Dan diharapkan Ketegasan pemprov dalam mengambil keputusan. Tentu saja melalui mekanisme yang sesuai dengan prosudur. Karena sudah banyak yang mau kelola baik dari investor tapi terhalang oleh adanya BTDC
Ia menghimbau kepada pemerintah untuk bersikap tegas dan tidak memberikan toleransi lagi terhadap kelanjutan pembangunan Mandalika. Pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan-kebijakannya terhadap BTDC agar pembangunan kawasan wisata tersebut tidak mengalami kemacetan. (gus)-
![19 [ADA SAJADAH]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP874sjYToe0kUie-iaR27v00_w3CjDh0IsJrO2rJm3VJlfPD0-sev7f29xVH7_37lv3gHlTkPaE0h9mMS6gXELP7njn2Wr9QmOPINyzMIJIbTFF0V6BiwpfH7S1Or0py7_20GwlxgulAB/s72-c/19+Sajadah.jpg)
0 komentar: