Kabar NTB
Rencana pembangunan kawasan Mandalika Resort hingga saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Untuk itu kalangan DPRD NTB mendesak agar pengembangan kawasan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. PT Perusahaan Pengembangan Pariwisata Bali atau BTDC sebagai pengelola kawasan dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk pengembangan kawasan Mandalika. Bahkan BTDC dituding hanya mengumbar janji kosong.
Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi mengatakan, BTDC selama ini hanya mengelola barang jadi dan orang-orang yang ditempatkan dalam BUMN itu bukan orang yang mengerti teknis pengembangan kawasan. Dengan demikian BTDC menurutnya tidak mungkin bisa berjalan dalam menangani Mandalika Resort.
“Mungkin inilah saatnya pemerintah provinsi meminta kepada pemerintah pusat bahwa kawasan ini diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah (pemda). Biar pemda yang mencari partner untuk pengembangan kawasan ini,” terangnya.
Pihaknya sangat mengharapkan pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan pengembangan kawasan Mandalika kepada pemda karena pemda lebih mengerti bagaimana kondisi kawasan dan daerah ini. Untuk pengembangan kawasan wisata potensial tersebut juga sudah banyak pihak ketiga yang ingin mengembangkannya.
BTDC menurut politisi Partai Golkar ini juga tidak mempunyai konsep business planning yang ditawarkan kepada investor. Bahkan pihaknya juga tidak mengetahui apa bentuk pengembangan Mandalika. BTDC dinilai tidak mempunyai master plan pengembangan Mandalika Resort, hanya mempunyai grand design namun tidak dituangkan dalam bentuk master plan. Master plan menurutnya sangat diperlukan karena di dalamnya akan memuat secara teknis pengembangan kawasan tersebut. “Di dalamnya harus dijelaskan topografi wilayah, batas-batas harus jelas baru ditawarkan kepada pihak ketiga. Tapi mereka tidak punya konsep itu,” ujarnya.
Selain mendesak pemprov untuk membicarakan ini ke pemerintah pusat, ia juga meminta agar Pansus Mandalika dihidupkan kembali untuk membahas persoalan ini. “Bila perlu kita berbicara dengan Komisi X DPR RI. Mendatangi Menteri Pariwisata dan Menteri BUMN. Sudah saatnya kita lepas dari BTDC. Karena pemerintah pusat menunjuk lembaga yang salah,” tegasnya. (ris)-
Tak Ada Progres, Mandalika Resort Diminta Diserahkan ke Daerah
Mataram (Global FM Lombok)-Rencana pembangunan kawasan Mandalika Resort hingga saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Untuk itu kalangan DPRD NTB mendesak agar pengembangan kawasan itu diserahkan kepada pemerintah daerah. PT Perusahaan Pengembangan Pariwisata Bali atau BTDC sebagai pengelola kawasan dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk pengembangan kawasan Mandalika. Bahkan BTDC dituding hanya mengumbar janji kosong.
Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi mengatakan, BTDC selama ini hanya mengelola barang jadi dan orang-orang yang ditempatkan dalam BUMN itu bukan orang yang mengerti teknis pengembangan kawasan. Dengan demikian BTDC menurutnya tidak mungkin bisa berjalan dalam menangani Mandalika Resort.
“Mungkin inilah saatnya pemerintah provinsi meminta kepada pemerintah pusat bahwa kawasan ini diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah (pemda). Biar pemda yang mencari partner untuk pengembangan kawasan ini,” terangnya.
Pihaknya sangat mengharapkan pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan pengembangan kawasan Mandalika kepada pemda karena pemda lebih mengerti bagaimana kondisi kawasan dan daerah ini. Untuk pengembangan kawasan wisata potensial tersebut juga sudah banyak pihak ketiga yang ingin mengembangkannya.
BTDC menurut politisi Partai Golkar ini juga tidak mempunyai konsep business planning yang ditawarkan kepada investor. Bahkan pihaknya juga tidak mengetahui apa bentuk pengembangan Mandalika. BTDC dinilai tidak mempunyai master plan pengembangan Mandalika Resort, hanya mempunyai grand design namun tidak dituangkan dalam bentuk master plan. Master plan menurutnya sangat diperlukan karena di dalamnya akan memuat secara teknis pengembangan kawasan tersebut. “Di dalamnya harus dijelaskan topografi wilayah, batas-batas harus jelas baru ditawarkan kepada pihak ketiga. Tapi mereka tidak punya konsep itu,” ujarnya.
Selain mendesak pemprov untuk membicarakan ini ke pemerintah pusat, ia juga meminta agar Pansus Mandalika dihidupkan kembali untuk membahas persoalan ini. “Bila perlu kita berbicara dengan Komisi X DPR RI. Mendatangi Menteri Pariwisata dan Menteri BUMN. Sudah saatnya kita lepas dari BTDC. Karena pemerintah pusat menunjuk lembaga yang salah,” tegasnya. (ris)-
0 komentar: